Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali bersuara karena penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu tak jelas rimbanya, sedangkan tahapan krusial Pemilu 2024 semakin dekat.

"Perlu perhatian bersama betapa pentingnya perppu sebagai perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 terutama di DOB (daerah otonomi baru) provinsi," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan via keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022) siang.

Sebagai informasi, imbas terbentuknya 4 provinsi baru di Pulau Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua, serta Papua Barat Daya, maka DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat UU Pemilu perlu direvisi.

Baca juga: Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Sebab, UU Pemilu yang diteken pada 2017 belum mengatur soal penyelenggaraan pemilu di provinsi anyar ini, sedangkan kinerja KPU harus mengacu pada ketentuan.

Hasyim menjelaskan sejumlah tahapan krusial yang akan berlangsung pada bulan ini, khususnya per 14 Desember 2022.

Pada tanggal itu, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU RI akan menetapkan dan mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2024, hasil pendaftaran, dan serangkaian proses verifikasi yang sudah ditempuh.

Pada hari yang sama, KPU RI juga harus mengundi nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 serta menerima penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah.

Baca juga: KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Dua hari berselang, 16 Desember 2022, KPU RI telah menjadwalkan penyerahan dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke KPU provinsi.

Tanpa Perppu Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilu di 4 provinsi baru Papua, maka tidak akan ada calon anggota DPD dari 4 DOB tersebut.

"Selain itu, Desember 2022 juga persiapan pembentukan tim seleksi anggota KPU provinsi (oleh KPU RI, red.), yang mana seleksinya dimulai Januari 2023," jelas Hasyim.

Bukan tanpa alasan KPU RI kembali bersuara, karena desakan agar Perppu Pemilu segera diteken Presiden RI sudah mencuat sejak lama.


Mulanya, KPU RI berharap beleid ini sudah bisa terbit pada Oktober 2022.

Belakangan, karena proses yang berlarut-larut dan pemerintah berdalih menunggu pengesahan Provinsi Papua Barat Daya, KPU RI berharap Perppu Pemilu bisa diteken November 2022, sebulan sebelum tahapan pencalonan anggota DPD dimulai per 6 Desember 2022.

Sebab, jika perppu sebagai revisi UU Pemilu tidak kunjung terbit, maka praktis KPU tidak dapat menyiapkan penyelenggaraan pemilu di 4 provinsi baru tersebut.

Penerbitan Perppu Pemilu yang terlalu berdekatan dengan tahapan krusial juga dikhawatirkan membuat persiapan KPU tidak ideal karena harus terburu-buru.

Baca juga: Partai Buruh Heran Aturan Nomor Urut Parpol Masuk Perppu Pemilu, Dinilai Tak Mendesak

Masalahnya, hingga sekarang Provinsi Papua Barat Daya juga telah disahkan, Perppu Pemilu tak kunjung terbit juga, walaupun Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (1/12/2022) mengeklaim akan segera mengirim draf final ke Presiden RI Joko Widodo untuk diteken.

"Iya, benar (sudah diperiksa)," kata staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com.

"Kemarin sudah membaca dan memeriksa draf surat Mendagri ke Presiden perihal Perppu Pemilu," lanjutnya.

Kasto mengatakan, saat itu draf tersebut "sedang berproses" dan segalanya berlangsung tepat waktu dan "on the track".

"Insya Allah dalam waktu yang sedekat mungkin akan dikirim ke Bapak Presiden," tambahnya.

Namun, ketika dikonfirmasi kembali perihal ini, Kasto tak merespons.

"Silakan tanya ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan, Kemendagri)," ujar Kasto kepada Kompas.com hari ini.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, belum menjawab pertanyaan tersebut hingga artikel ini disusun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Sudirman Said Sebut Koalisi Perubahan Tak Punya Perjanjian Hitam di Atas Putih

Nasional
Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Dukungan untuk Anies Dipercepat, Sudirman Said: Ada yang Ingin Tarik PKS Keluar dari Koalisi Perubahan

Nasional
Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Kepercayaan Publik dan Reformasi Kepolisian

Nasional
Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Anak Buah Sambo Mengaku Difitnah: Saya Menuai Keji Ketika Saya Mencintai Polri

Nasional
Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Nasional
Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Dalam Pleidoi, Baiquni Wibowo Singgung Pesan Ayahnya untuk Jadi Polisi Berintegritas

Nasional
Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Tahan Tangis, Arif Rachman Minta Maaf ke Orangtua dan Mertua: Saya Masih Berusaha Jadi Anak-Mantu yang Membanggakan

Nasional
Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Bertemu Menlu Negara-negara Asia Tenggara, Jokowi Minta ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Siapa Pun

Nasional
Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Sesal Arif Rachman Arifin Turuti Perintah Sambo: Saya Sangat Tertekan dan Terancam...

Nasional
Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Jokowi Terima Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.