Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban pelanggaran HAM berat Paniai mengaku kecewa, namun tak terkejut dengan vonis majelis hakim HAM yang memvonis bebas terdakwa tunggal Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (8/12/2022).

Pendamping korban, Yones Douw, menyebut vonis tersebut melegitimasi pesimisme keluarga untuk mendapatkan keadilan lewat pengadilan HAM berat ini.

"Kami keluarga korban 4 siswa dan 17 orang luka-luka menolak sejak jaksa agung menetapkan 1 tersangka itu," kata Yones dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Ia menambahkan, penetapan Isak, perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, sebagai satu-satunya tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam peristiwa berdarah ini sudah cukup membuat mereka yakin bahwa majelis hakim kelak akan membebaskannya dari vonis.

Baca juga: Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

"Dengan alasan 1 tersangka, maka putusan pengadilan terakhir nanti dibebaskan. Dugaan kami itu menjadi kenyataan sekarang," kata Yones.

Ia juga menyinggung proses hukum yang sejak awal dilakukan minim partisipasi keluarga korban dan saksi dari kalangan masyarakat sipil.

Proses hukum pelanggaran HAM berat Paniai dinilai sudah tidak berpihak pada korban. Ini yang menyebabkan mereka menyatakan menolak menyaksikan persidangan Isak sejak awal.

Yones menegaskan bahwa keluarga korban Tragedi Paniai menganggap kasus ini belum diusut tuntas meski pengadilan sudah digelar.

Baca juga: Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Keluarga korban menuntut adanya pengusutan ulang, supaya seluruh aktor yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan ini dapat diseret ke jalur hukum dan diadili seluruhnya.

"Kasus pelanggaran HAM berat Paniai belum diselesaikan oleh Indonesia secara adil dan jujur bagi keluarga korban dan korban," tutur Yones.

"Kami keluarga korban dan korban luka-luka tetap menuntut kepada Negara Indonesia (agar) kasus pelanggaran HAM berat Paniai harus dilakukan penyelidikan ulang atau membuka dokumen ulang," imbuhnya.

Kekecewaan keluarga korban ini juga dirasakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai bahwa proses hukum Tragedi Paniai mencerminkan masih adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Putusan majelis hakim yang menganggap Isak bukan pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat Paniai membuat Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung, sebagai penuntut, untuk mencari pelaku lain.

"Karena Pengadilan berhasil membuktikan tanggung jawab pelaku, baik lapangan maupun komandan," ujar Atnike dalam jumpa pers kemarin.

"Maka upaya keadilan sebagai bentuk akuntabilitas negara untuk mencari penanggung jawab peristiwa itu belum terbukti atau berhasil dilakukan melalui putusan," lanjutnya.

Dari hasil investigasi Komnas HAM, pelaku Tragedi Paniai 2014 dibagi menjadi 4 kategori. Mereka yakni komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, dan pelaku pembiaran.

Selain Isak, mereka adalah komandan dan anggota Timsus Yonif 753/AVT, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Periode 5 September 2014-18 Agustus 2015, Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Periode 15 Mei 2013-10 April 2015, Komandan Kodim 1705/Paniai Periode Mei 2014-24 Maret 2015, Komandan Batalyon (Danyon) 753/ AVT, Komandan Kompi (Danki) 753/ AVT, dan Komandan Polisi Militer (POM) Nabire pada saat Peristiwa Paniai terjadi tanggal 7-8 Desember 2014.

Baca juga: Divonis Bebas, Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Paniai Ucapkan Terima Kasih Kepada Hakim

Tentang Tragedi Paniai

Tragedi Paniai pecah pada 7-8 Desember 2014.

Berdasarkan versi Komnas HAM, sebanyak 4 orang warga tewas ditembak serta ditikam dan 21 lainnya dianiaya aparat ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya.

Penetapan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat baru terjadi pada Februari 2020, setelah Komnas HAM merampungkan penyelidikan dan menganggapnya memenuhi unsur sistematis dan meluas--melibatkan kebijakan dari penguasa.

Komnas HAM menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Baca juga: Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Kejaksaan Agung baru menindaklanjutinya dengan penyidikan pada Desember 2021, mengeklaim telah memeriksa 7 warga sipil, 18 orang dari kepolisian, 25 orang dari unsur TNI, serta 6 pakar selama 4 bulan.

Kejaksaan Agung menetapkan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai satu-satunya tersangka walaupun yang bersangkutan hanya berstatus perwira penghubung Kodim Paniai dan dinilai tak punya kewenangan mengendalikan markas.

Padahal, dalam konteks pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan dilakukan sistematis dan meluas, terlebih ada pertanggungjawaban rantai komando dalam tubuh TNI dari setiap tindakan sehingga tidak mungkin tindakan markas hanya melibatkan 1 orang.

Komnas HAM juga menduga bahwa Tragedi Paniai tidak bisa dilepaskan dari Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) ketika itu.

"Operasi sebesar itu masa penanggungjawabnya dia (IS)? Ini lah problem pengadilan ini. Dakwaan jaksa berhenti pada peristiwa pagi itu. Komnas HAM melihat dia akibat dari peristiwa sebelumnya yang berkaitan dengan Pamrahwan. Dalam dakwaan jaksa tidak ada itu," jelas eks komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada wartawan, Kamis (10/11/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Anggota Komisi III Cium Ketidakadilan pada Kasus Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Soal Teguran Komisi I DPR, Panglima TNI Akan Sampaikan ke Dudung

Nasional
Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Isak Tangis Fans Saat Beri Dukungan ke Orangtua Bharada E Warnai Ruang Sidang Usai Duplik Dibacakan

Nasional
PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang 'Tuwek'

PDI-P Klaim Banyak Anak Muda Ingin Gabung: Kami Bukan Partai Orang "Tuwek"

Nasional
3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

3 Kelompok Relawan Anies Bentuk Sekber, Ini Alasan Pilih Nama KIB

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.