Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menilai permintaan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) agar lembaganya diaudit merupakan sesuatu yang berlebihan.

Sebelumnya, permintaan itu diungkapkan Prima karena merasa KPU telah mengutak-atik data verifikasi administrasi keanggotaan partai mereka di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Idham menegaskan, Sipol dapat diakses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga: Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

"Terkait permintaan tersebut, karena kami sudah melakukan keterbukaan terhadap Sipol yang mana bisa diakses oleh Bawaslu, kami pikir hal tersebut terlalu berlebihan," kata dia ketika dihubungi pada Kamis (8/12/2022).

"Dalam Pasal 142 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Bawaslu RI beserta jajaran Bawaslu di daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Sipol," tegasnya.

Idham juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah secara jelas mengatur bagaimana keadilan pemilu ditegakkan, termasuk sarana-sarana apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam tahapan pemilu untuk dapat menggugat.

Baca juga: Tuding KPU Utak-atik Data Verifikasi Administrasi, PRIMA: Ada Permainan di Sini

Sejauh ini, Prima juga telah menggunakan mekanisme yang dipersilakan undang-undang. Setelah dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi per 13 Oktober 2022, Prima menggugat sengketa KPU RI ke Bawaslu RI dan mereka dinyatakan menang.

Lalu, ketika untuk kali kedua dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi pada 18 November 2022, Prima melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Idham merasa jajarannya telah bekerja dengan baik dan objektif dalam proses verifikasi administrasi yang belakangan dipersoalkan oleh Prima.

Massa kader dan simpatisan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Hal ini buntut kekecewaan mereka usai dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan calon peserta Pemilu 2024.KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Massa kader dan simpatisan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Hal ini buntut kekecewaan mereka usai dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan calon peserta Pemilu 2024.

"Pekerjaan yang dilakukan tim verifikator itu harus memenuhi unsur akuntabilitas publik. Mengapa demikian, karena dalam pelaksanaan verifikasi administrasi itu, KPU diawasi oleh Bawaslu dan diliput oleh rekan-rekan jurnalis atau media massa, serta dipantau oleh pemantau, serta diamati oleh publik. KPU bekerja dalam ruang terbuka," jelas eks Ketua KPU Kabupaten Bekasi itu.

Sebelumnya diberitakan, massa kader dan simpatisan Prima menggeruduk kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, untuk mendesak lembaga penyelenggara pemilu itu diaudit dan menghentikan sementara tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Mereka menduga terjadi kesengajaan dari KPU RI untuk tidak meloloskan mereka karena terdapat hal yang mereka nilai janggal dari proses verifikasi yang membuat Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Kami melihat banyak ketidaktransparanan, khususnya seperti kasus yang dialami oleh Prima. Beberapa KPU kabupaten/kota itu menyatakan (data keanggotaan Prima di wilayah itu) sudah memenuhi syarat," ujar juru bicara Prima, Farhan Dalimunthe, kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).

"Tetapi, ketika datanya masuk ke Jakarta, direkapitulasi datanya, berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Itu yang kami tuntut agar KPU diaudit," jelasnya.

Baca juga: Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Prima Gugat KPU ke PTUN

Tuntutan Prima adalah KPU harus diaudit secara legal ataupun teknologi informasi. Sebab, proses verifikasi administrasi ini dilakukan menggunakan Sipol

Farhan juga menyinggung temuan Bawaslu RI di beberapa daerah yang menemukan indikasi beberapa partai yang datanya tidak memenuhi syarat, tetapi jadi memenuhi syarat ketika direkapitulasi sistem.

"Ini menandakan bahwa KPU benar-benar perlu diaudit sekarang," ujar Farhan.

Baca juga: PRIMA Akan Gugat KPU ke PTUN

"Dan hentikan semua proses pendaftaran partai politik. Hentikan proses pemilu agar KPU bisa diaudit. Biar negara membuat lembaga independen untuk mengaudit KPU secara keseluruhan," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.