Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 20:03 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ikut-ikutan soal pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan bahwa pencalonan presiden merupakan wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

"Saya sudah berkali-kali (bicara) kepada MUI, itu kita jangan ikut dalam soal ramai-ramai pencalonan karena pencalonan itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Ma'ruf seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional MUI, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, MUI dapat berperan memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih.

"Kalau nanti sudah ada calon-calon, maka MUI boleh memberikan guidance saja, pedoman bagaimana cara memilih calon yang terbaik, yang paling baik. Jadi sifatnya lebih kepada petunjuk-petunjuk yang membawa kebaikan," ujar dia.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI harus memiliki satu visi, yakni berkhidmat untuk umat Islam maupun bangsa dan negara.

"Jangan ada visi yang lain, visi perorangan, visi kelompok. Kalau di MUI itu tidak satu visi, rusak, MUI ini akan rusak, akan kacau," kata dia.

Ia mengatakan, dalam berkhidmat kepada umat, MUI mengambil peran sebagai pelayan umat, sedangkan khidmat MUI kepada negara diwujudkan dalam bentuk menjadi mitra pemerintah.

Ma'ruf menuturkan, MUI harus berkhidmat kepada umat Islam supaya umat Islam di Indonesia tidak memiliki akidah yang menyimpang, seperti terjerumus pada ajaran radikal.

"Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriki, abai," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta MUI Efektifkan Tim Penanggulangan Terorisme

Sementara itu, khidmat bagi negara menurut Ma'ruf dapat diwujudkan dengan memerangi kemsikinan dan kebodohan, bukan lagi angkat senjata seperti di masa penjajahan.

"Kalau dulu perang melawan penjajahan, sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, jadi jihadnya itu sekarang itu jihad ekonomi. Itulah sebabnya kita bagaimana memberdayakan umat Islam," kata Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.