Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Kompas.com - 08/12/2022, 20:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar tidak ikut-ikutan soal pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ma'ruf yang menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengingatkan bahwa pencalonan presiden merupakan wewenang partai politik maupun gabungan partai politik.

"Saya sudah berkali-kali (bicara) kepada MUI, itu kita jangan ikut dalam soal ramai-ramai pencalonan karena pencalonan itu dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Ma'ruf seusai membuka Musyawarah Kerja Nasional MUI, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, MUI dapat berperan memberikan pedoman kepada umat Islam mengenai kriteria pemimpin yang layak dipilih.

"Kalau nanti sudah ada calon-calon, maka MUI boleh memberikan guidance saja, pedoman bagaimana cara memilih calon yang terbaik, yang paling baik. Jadi sifatnya lebih kepada petunjuk-petunjuk yang membawa kebaikan," ujar dia.

Sementara itu, saat memberikan sambutan, Ma'ruf mengingatkan bahwa MUI harus memiliki satu visi, yakni berkhidmat untuk umat Islam maupun bangsa dan negara.

"Jangan ada visi yang lain, visi perorangan, visi kelompok. Kalau di MUI itu tidak satu visi, rusak, MUI ini akan rusak, akan kacau," kata dia.

Ia mengatakan, dalam berkhidmat kepada umat, MUI mengambil peran sebagai pelayan umat, sedangkan khidmat MUI kepada negara diwujudkan dalam bentuk menjadi mitra pemerintah.

Ma'ruf menuturkan, MUI harus berkhidmat kepada umat Islam supaya umat Islam di Indonesia tidak memiliki akidah yang menyimpang, seperti terjerumus pada ajaran radikal.

"Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang, dari cara berpikir yang juga menyeleweng, dari cara berpikir yang berlebihan, yang radikal, dan juga dari cara berpikir yang tafriki, abai," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta MUI Efektifkan Tim Penanggulangan Terorisme

Sementara itu, khidmat bagi negara menurut Ma'ruf dapat diwujudkan dengan memerangi kemsikinan dan kebodohan, bukan lagi angkat senjata seperti di masa penjajahan.

"Kalau dulu perang melawan penjajahan, sekarang perang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, jadi jihadnya itu sekarang itu jihad ekonomi. Itulah sebabnya kita bagaimana memberdayakan umat Islam," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com