Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 16:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan satu kasus Covid-19 sub varian Omicron, BN.1 di Indonesia. Subvarian ini muncul setelah subvarian sebelumnya, yakni XBB dan BQ.1.

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, belum ada potensi peningkatan dari kasus BN.1.

"BN.1 subvarian baru setelah XBB.1 dan BQ.1. BN 1 sudah ada satu (kasusnya). Subvarian baru itu ada semua, kan masih (turunan) Omicron semua," kata Nadia usai konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Nadia mengungkapkan, pihaknya akan mengamati pola infeksi kasus terlebih dahulu.

Baca juga: Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Sejauh ini, menurutnya, beberapa negara belum mengumumkan adanya peningkatan kasus akibat BN.1.

"Kita perhatikan ada subvarian baru BN.1. Tapi, kemudian kita melihat tren juga di banyak negara belum terjadi peningkatan. Nah, nanti kita lihat pola-polanya apakah ada seperti itu," ujar Nadia.

Munculnya BN.1, kata Nadia, turut menggeser subvarian sebelumnya, yakni XBB, XBB.1, dan BQ.1.

Bahkan , ia menyatakan bahwa Indonesia sudah melewati gelombang XBB.1. Hal ini terlihat dari kasus harian Covid-19 yang mengalami penurunan, setelah sempat melonjak hingga sekitar 8.000 kasus per hari.

"Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) selalu bilang bahwa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus adalah varian baru. Nah, kita udah lewati gelombang XBB.1," kata Nadia.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui dari Subvarian Baru Omicron BN.1

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah masih terus mengevaluasi level dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), terutama jelang hari raya Natal dan tahun baru 2023.

Sejauh ini, PPKM di seluruh wilayah Indonesia masih berada pada level 1 sesuai dengan standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) terkait transmisi komunitas.

Saat ini, Nadia mengungkapkan, kebijakan PPKM tetap sama yakni menggencarkan vaksinasi booster dan menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan.

"Sementara yang kita lakukan evaluasi PPKM. Kemarin baru keluar juga tuh, evaluasi PPKM, kebijakannya masih belum dicabut. Tetap percepatan vaksinasi dan vaksinasi booster masih menjadi syarat perjalanan," ujar Nadia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Naik, Epidemiolog Dorong Status Level 1 PPKM Jabodetabek Dievaluasi

"Dan yang ketiga, surveilans genomik tetap kita tingkatkan, walaupun sekarang cenderung turun," katanya lagi.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 pada Rabu (7/12/2022), pukul 12.00 WIB, bertambah sebesar 3.351 kasus dalam sehari sehingga totalnya menjadi 6.689.532 kasus.

DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 1.280 kasus.

Kemudian, Jawa Barat 800 kasus, Banten 320 kasus, Jawa Timur 285 kasus, dan Jawa Tengah 189 kasus.

Baca juga: Muncul Subvarian Baru Omicron BN.1, Virus Corona Apa Itu?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY dan Prabowo Akan Berpidato di Rapimnas Demokrat Malam Ini

AHY dan Prabowo Akan Berpidato di Rapimnas Demokrat Malam Ini

Nasional
Memata-matai Parpol Dinilai Upaya Menghalangi Kesuksesan Pemilu 2024

Memata-matai Parpol Dinilai Upaya Menghalangi Kesuksesan Pemilu 2024

Nasional
BRIN Anggap Spionase Terhadap Parpol Bentuk Intimidasi Negara

BRIN Anggap Spionase Terhadap Parpol Bentuk Intimidasi Negara

Nasional
Di Depan Aguan hingga Boy Thohir, Jokowi Pamer Banyaknya Minat Investasi Asing ke IKN

Di Depan Aguan hingga Boy Thohir, Jokowi Pamer Banyaknya Minat Investasi Asing ke IKN

Nasional
Sekjen PDIP: Rakernas PDIP IV Bakal Angkat Tema Kedaulatan Pangan

Sekjen PDIP: Rakernas PDIP IV Bakal Angkat Tema Kedaulatan Pangan

Nasional
Kaget Stok Beras Bulog Semuanya Impor, Elite PDI-P: Di Mana Menteri Pertanian?

Kaget Stok Beras Bulog Semuanya Impor, Elite PDI-P: Di Mana Menteri Pertanian?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Panggil Presiden dan BIN Soal Data Parpol

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Panggil Presiden dan BIN Soal Data Parpol

Nasional
PKB Munculkan Nama Said Aqil Jadi Kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

PKB Munculkan Nama Said Aqil Jadi Kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

Nasional
Hapus 'Chat' dengan Pihak Beperkara, Wakil Ketua KPK 'Selamat' dari Sanksi Etik

Hapus "Chat" dengan Pihak Beperkara, Wakil Ketua KPK "Selamat" dari Sanksi Etik

Nasional
KPK Cecar Irwan Mussry soal Aliran Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

KPK Cecar Irwan Mussry soal Aliran Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Kaesang Disebut Gabung PSI, Jokowi: Apa yang Diputuskan Tanggung Jawab Dia

Kaesang Disebut Gabung PSI, Jokowi: Apa yang Diputuskan Tanggung Jawab Dia

Nasional
Bawaslu Sebut Gibran Dkk Langgar UU Pemilu, PDI-P: Kita Taati Aturan

Bawaslu Sebut Gibran Dkk Langgar UU Pemilu, PDI-P: Kita Taati Aturan

Nasional
BRIN Sebut Data Intelijen Parpol Ancaman Serius Proses Pemilu 2024

BRIN Sebut Data Intelijen Parpol Ancaman Serius Proses Pemilu 2024

Nasional
Airlangga Masuk Bursa Bacawapres Ganjar, Hasto: Sudah Dicermati

Airlangga Masuk Bursa Bacawapres Ganjar, Hasto: Sudah Dicermati

Nasional
'Dissenting Opinion', Albertina Ho Nilai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Langgar Etik

"Dissenting Opinion", Albertina Ho Nilai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com