Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Janggal Tak Lolos Verifikasi Peserta Pemilu 2024, Prima Geruduk Kantor KPU

Kompas.com - 08/12/2022, 14:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa kader dan simpatisan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Hal ini buntut kekecewaan mereka usai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan calon peserta Pemilu 2024.

Prima menilai ada sejumlah kejanggalan dalam verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu itu melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Perlu diketahui bahwa KPU RI harus bertanggung jawab. Yang pertama, KPU RI harus diaudit, sepakat tidak?" seru orator dari atas mobil komando Prima.

"Setuju!" sahut massa aksi.

Baca juga: Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Prima Gugat KPU ke PTUN

Orator bahkan mengancam akan membuat aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan pimpinan KPU tidak menemui mereka.

"Ternyata KPU RI sebagai penyelenggara bukan lagi fatal, ternyata disusupi oleh oligarki para pemodal yang sengaja menjegal rakyat biasa," seru orator lagi.

"Ini supaya rakyat biasa tidak memiliki alat politik, tidak memiliki kekuatan itu, maka kawan-kawan rakyat biasa dibiarkan dengan kemiskinan-kemiskinan," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada Selasa lalu, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono bahkan meminta tahapan Pemilu 2024 dihentikan sementara.

Imbas ketidaklolosan partainya, Agus mengatakan, masih melihat banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilu saat ini yang dianggap menghambat partai-partai politik baru untuk terlibat.

Baca juga: Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Ia menyinggung soal tidak sinkronnya data di KPU daerah dan pusat yang mengakibatkan Prima tidak lolos ke tahapan verifikasi faktual.

Prima juga sebelumnya sudah menggugat KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas ketidaklolosan mereka.

Juru bicara Prima, Farhan Dalimunthe, mengungkapkan bahwa kerja KPU tidak transparan.

"Banyak juga anggota kami yang kami daftarkan tapi dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU karena ganda eksternal dengan partai lain, padahal kami sudah melampirkan surat pernyataan anggota yang bersangkutan hingga menghadirkan anggota tersebut sebagai saksi di Bawaslu, tapi masih tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya kepada Kompas.com, Senin lalu.

Baca juga: Tak Lolos Verifikasi KPU, Partai Prima Tuding Ada Faktor Politik Jegal Partisipasi Rakyat

Sementara itu, KPU meyakini telah bekerja obyektif dalam proses verifikasi administrasi lima partai politik calon peserta Pemilu 2024, meski empat partai di antaranya menggugat ke PTUN, termasuk Prima.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com