Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memprediksi, situasi politik Myanmar pasca diduduki junta militer tidak akan menjadi lebih baik tanpa ada kerja sama semua pihak.

Menurut Retno Marsudi, seluruh negara di ASEAN termasuk junta militer harus berkomitmen dengan konsensus lima poin (five point consensus/5PC).

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk utusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Baca juga: Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

"Yang paling penting sekarang apabila tidak ada kerja sama, tidak ada komitmen dari junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5 point of consensus, saya bayangkan situasi Myanmar tidak akan menjadi lebih baik," kata Retno dalam konferensi pers secara daring pasca pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-15, Kamis (8/12/2022).

Kendati begitu, Retno Marsudi menyampaikan, ASEAN hanya bersifat membantu. Sedangkan Myanmar adalah satu-satunya pihak yang dapat menyelesaikan masalah politik di sana.

"Tetapi sekali lagi yang dapat dilakukan oleh ASEAN adalah membantu. Yang dapat menyelesaikan masalah Myanmar adalah Myanmar," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno Marsudin menyampaikan, 5PC akan tetap menjadi panduan dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Baca juga: Junta Myanmar Bebaskan 700 Tahanan, Adakah Sinyal ke Arah Reformasi?

Sebab, konsensus ini merupakan keputusan para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta pada April 2021, dan belum ada perubahan hingga kini.

"Selama pemimpin ASEAN tidak memutuskan hal yang berbeda, kita tetap menjadikan implementasi 5 point of consensus menjadi panduan bagi keketuaan Indonesia dalam ASEAN dalam membantu Myanmar untuk mengatasi krisis politiknya," kata Retno.

Demokrasi, kata Retno Marsudi, menjadi salah satu elemen ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Adapun tema keketuaan Indonesia dalam ASEAN adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".

ASEAN Matters adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan. Untuk menjadi penting dan relevan, terdapat elemen demokrasi mengenai penghormatan hak-hak asasi manusia.

Baca juga: Myanmar, Ujian Terberat ASEAN

ASEAN, menurut Retno Marsudi, perlu memerankan peran sentral di dalam menavigasi situasi kawasan, agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

"Kalau Asia Tenggara stabil, akan memberikan juga pengaruh terhadap stabilitas dan perdamaian di dalam wilayah yang lebih besar lagi, yaitu Indo Pasifik," ujarnya.

Retno juga mengatakan, unsur demokrasi juga dijelaskan dalam Piagam ASEAN (ASEAN charter). Isi piagam tersebut menjelaskan bahwa demokrasi menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN untuk menjalankannya.

"Dan berkali-kali Indonesia mengatakan bahwa kita sangat khawatir terhadap situasi yang terjadi di Myanmar. Dan kita melihat tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi 5 point consensus ASEAN," kata Retno Marsudi.

Baca juga: Menlu Sebut Pemimpin ASEAN Kecewa dengan Situasi Myanmar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.