Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki banyak cacat materiil.

Feri mengatakan, beberapa pasal dalam KUHP baru itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 menjadi acuan bagi undang-undang lain.

“Ya, jadi cacat formilnya, prosedurnya banyak sekali catatannya, (cacat) materiilnya apalagi karena jumlahnya ratusan,” kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/12/2022).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu membeberkan sejumlah pasal KUHP baru yang bermasalah, antara lain terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Baca juga: KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

Ketentuan dalam hukum pidana baru mengatur pemidanaan terhadap orang yang dinilai menghina penyelenggara negara bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan, baik pemerintah maupun lembaga.

Aturan tersebut tertuang dalam Bab V mengenai Tindak Pidana Terhadap Keteertiban Umum, paragraf 2 mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Feri menilai hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.

Menurut Feri, kekuasaan wajib dijalankan. Sementara sifat hak masyarakat dilindungi.

Namun, konsepsi dalam KUHP baru terbalik. Penyelenggara negara justru mendapatkan hak dilindungi sementara warga negara mendapatkan ancaman pidana.

“Nah, kalau ini sudah logikanya sudah muter-muter,” ujar Feri.

Baca juga: KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun

Ketentuan janggal lainnya adalah keberadaan pasal atau fitnah di media sosial.

Menurut Feri, aturan itu aneh karena jumlah pengguna media sosial begitu banyak. Bahkan, satu orang bisa memiliki dua hingga tiga akun.

Jika aturan tersebut dijalankan, ia mengatakan, bakal menambah persoalan baru. Sebab, orang-orang akan saling melaporkan satu sama lain.

“Orang akan saling dipidana. Padahal kan harus ada upaya yang menurut saya tidak memadamkan kemerdekaan orang menyampaikan pendapat,” kata Feri.

Ia mengungkapkan, sudah menjadi tugas negara melakukan klarifikasi jika suatu unggahan merupakan fitnah atau hoaks.

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Untuk itulah, Feri mengatakan, negara membentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Juru Bicara Presiden, dan Kementerian Sekretaris Negara.

“Itu kan tugas mereka untuk mengklarifikasi dengan bukti-bukti atau data yang lebih lengkap lagi, bukan kemudian mempidanakan warga negara,” ujar Feri.

Selain itu, adalah persoalan penerapan dan sanksi living law yang kemudian dijadikan hukum postif. Menurutnya, hukum yang dituliskan tersebut akan menjadi permasalahan baru dan meluas.

“Itu sebabnya mereka kasih waktu tiga tahun ya untuk mensosialisasikan dan mencoba membangun infrastrukturnya,” kata Feri.

Baca juga: Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Feri mengatakan, untuk merespons KUHP baru, bisa dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan uji formil yang waktunya dibatasi maksimal 45 hari sejak KUHP itu diundangkan, uji materiil bisa dilakukan kapan saja.

Menurutnya, secara bangunan konstitusional, untuk membatalkan atau mengganti sebagian undang-undang yang dianggap bermasalah, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menggugatnya ke MK.

“Membatalkan sebagian dari isi dan ketentuan undang-undang yang sudah disahkan, ya itu pilihannya hanya ke MK,” ujarnya.

Terkait keberadaan komposisi hakim konstitusi yang independensi dan kredibilitasnya diragukan, ia mengatakan, itu merupakan tanggungjawab hakim tersebut kepada Tuhan.

"Tentu saja hakim konstitusi wajib menjawab keraguan publik ini dengan betul-betul bertindak independen dan tidak mementingkan diri sendiri,” kata Feri.

Baca juga: Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru Lebih Ringan Dibanding UU Pemberantasan Tipikor

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang pada Selasa (6/12/2022). Sebagaimana diketahui, pembahasan RKUHP mendapat kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat.

Pada 2019 lalu, ribuan orang bahkan turun ke jalan untuk menyampaikan protes dan menolak sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP.

Setelah melalui dinamika yang alot, RKUHP akhirnya disahkan. Meski demikian, sebanyak 12 pasal dalam draf terakhir masih menjadi sorotan. Beberapa di antaranya terkait pasal penghinaan simbol negara, presiden, dan lainnya.

Selain itu, terkait perzinahan atau tinggal bersama bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah, serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme.

Baca juga: KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Puji Peran NU Tangkal Radikalisme, Ekstremisme, hingga Politik Identitas

Jokowi Puji Peran NU Tangkal Radikalisme, Ekstremisme, hingga Politik Identitas

Nasional
Soal Dikhianati, Gerindra Ungkap Prabowo Minta Kader Selalu Berbesar Hati dan Tidak Baper

Soal Dikhianati, Gerindra Ungkap Prabowo Minta Kader Selalu Berbesar Hati dan Tidak Baper

Nasional
Nasdem Ingin Sekper Dibentuk Setelah Deklarasi Koalisi Perubahan

Nasdem Ingin Sekper Dibentuk Setelah Deklarasi Koalisi Perubahan

Nasional
PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

Nasional
Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Nasional
Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Nasional
Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.