Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 16:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 71.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh wilayah Indonesia dilibatkan untuk membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh di Tanah Air.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebut keterlibatan para Babinsa ini guna melakukan sosialisasi sekaligus mencegah terjadinya stunting.

"Para Babinsa yang bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat sampai pelosok, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak muda yang melakukan pernikahan dini," kata Dudung saat memberikan sambutan dalam acara Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting bagi Fasilitator Kodim Tahun 2022 bersama BKKBN di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Dudung mengapresiasi pergerakan prajurit di wilayah, terutama Babinsa, yang berupaya untuk mencegah terjadinya kasus stunting.

Ia menilai prajurit telah berkolaborasi dengan baik dengan BKKBN di lapangan.

"Di lapangan saya lihat sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik sekali, BKKBN dan TNI AD khsusnya di Kodam, Kodim, Korem, sampai Babinsa," terang dia.

Dudung pun menekankan agar Babinsa harus mengetahui setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk terkait permasalahan stunting.

Baca juga: Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan Stunting di Indonesia

"Pada intinya bahwa penurunan stunting ini merupakan perintah dari Presiden, TNI AD berkolaborasi dengan BKKBN yang selama ini sudah berlangsung dan untuk percepatan penurunan ini maka dilakukan pelatihan secara teknis fasilitator," ujar Dudung.

"Artinya TNI AD akan mendukung secara penuh BKKBN dalam rangka teknis bagaimana penurunan stunting di wilayah," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa hanya tersisa dua tahun untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Forum Nasional Stunting 2022 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Tangani 3.174 Balita Stunting, Bupati Sikka: Setiap Hari, Anak Harus Konsumsi Minimal 1 Telur Ayam

"Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun," kata Ma'ruf saat memberikan arahan.

Ma'ruf menyebutkan, angka prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 masih berada di angka 24,4 persen, sudah turun dari 30,8 persen pada tahun 2018.

Adapun pemerintah masih menunggu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

Ia menuturkan, upaya percepatan penurunan stunting selama empat tahun terakhir telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Apakah Stunting Memengaruhi Kecerdasan dan IQ Anak? Ini Kata Pakar

"Lebih dari itu, kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada 2030, sesuai target SDGs," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pemerintah bukan hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ma'ruf menekankan, upaya yang dikerjakan saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa Indonesia yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan.

"Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bertemu Luhut, PDI-P: Mengukur Sebuah Sikap

Puan Bertemu Luhut, PDI-P: Mengukur Sebuah Sikap

Nasional
Projo Klaim Keputusan soal Capres 2024 Sejalan dengan Jokowi

Projo Klaim Keputusan soal Capres 2024 Sejalan dengan Jokowi

Nasional
Kaesang Gabung PSI, PDI-P: Jutaan Kader Siap Menggantikan

Kaesang Gabung PSI, PDI-P: Jutaan Kader Siap Menggantikan

Nasional
Menteri Bahlil Pastikan Tak Ada Pengosongan Pulau Rempang pada 28 September

Menteri Bahlil Pastikan Tak Ada Pengosongan Pulau Rempang pada 28 September

Nasional
Anggota DPR Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK, Ketua Komisi III Singgung 'Conflict of Interest'

Anggota DPR Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK, Ketua Komisi III Singgung "Conflict of Interest"

Nasional
Soal Polemik Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Bawaslu Apresiasi KPU Hanya Bolehkan di Kampus

Soal Polemik Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Bawaslu Apresiasi KPU Hanya Bolehkan di Kampus

Nasional
Saksi Sebut Istri Rafael Alun Pemegang Saham di Perusahaan Konsultan Pajak Suaminya

Saksi Sebut Istri Rafael Alun Pemegang Saham di Perusahaan Konsultan Pajak Suaminya

Nasional
Naik Motor, Anies Urus Sendiri SKCK Bakal Capres ke Baintelkam Polri

Naik Motor, Anies Urus Sendiri SKCK Bakal Capres ke Baintelkam Polri

Nasional
Projo Gelar Rakernas Ke-6 Bulan Oktober, Akan Umumkan Capres yang Didukung

Projo Gelar Rakernas Ke-6 Bulan Oktober, Akan Umumkan Capres yang Didukung

Nasional
PDI-P Tepis Anggapan Hubungan Megawati-Jokowi Renggang Setelah Kaesang Masuk PSI

PDI-P Tepis Anggapan Hubungan Megawati-Jokowi Renggang Setelah Kaesang Masuk PSI

Nasional
Anggota Komisi III DPR Cecar Calon Hakim MK yang Pernah Sunat Vonis Jaksa Pinangki

Anggota Komisi III DPR Cecar Calon Hakim MK yang Pernah Sunat Vonis Jaksa Pinangki

Nasional
Polri Terbitkan SKCK Prabowo, Ganjar, Anies, dan Cak Imin untuk Daftar Pilpres 2024

Polri Terbitkan SKCK Prabowo, Ganjar, Anies, dan Cak Imin untuk Daftar Pilpres 2024

Nasional
Lamhot Sinaga Beri Apresiasi Duet Airlangga-Luhut Sukseskan Food Estate

Lamhot Sinaga Beri Apresiasi Duet Airlangga-Luhut Sukseskan Food Estate

Nasional
Jokowi Perintahkan Masalah Rempang Diselesaikan secara Kekeluargaan

Jokowi Perintahkan Masalah Rempang Diselesaikan secara Kekeluargaan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Gratifikasi Eks Bea Cukai Yogyakarta ke Pengacara

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Gratifikasi Eks Bea Cukai Yogyakarta ke Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com