Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 18:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta suporter dapat menerima keputusan pemerintah melanjutkan kompetisi sepak bola Liga 1 tanpa kehadiran penonton di stadion.

Zainuddin mengatakan, para suporter mesti memahami bahwa aktivitas sepak bola tanah air belum kembali normal seusai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 136 orang.

"Ya memang harus begitu (pertandingan digelar tanpa penonton), jangan dianggap ini dalam situasi normal. Kita harus menata dulu," kata Zainuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Liga 1 Dilanjutkan, Kapolri Pastikan Sistem Perizinan hingga Pengamanan Sudah Dievaluasi

Zainuddin menuturkan, suporter akan ditata agar sesuai dengan panduan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Ia menyebutkan, berdasarkan beleid tersebut, kelompok suporter mesti mempunyai tanda keanggotaan hingga anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Menurut Zainuddin, proses tersebut akan memakan waktu lama, sedangkan kompetisi mesti segera dimulai karena para pemain mesti merasakan atmosfer kompetisi.

Baca juga: Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

"Kalau misalnya menunggu itu (penataan suporter) tercapai ini kompetisi akan lama, maka kompetisi jalan dulu, maka diputuskan tanpa penonton dulu," ujar Zainuddin.

Kendati demikian, Zainuddin juga tidak bisa menjamin kapan pertandingan sepak bola dapat kembali dihadiri oleh penontoh.

"Kita serahkan kepada federasi lah, saya tidak bisa menentukan kapan tapi yang jelas salah satu rekomendasinya adalah perbaikan perbaikan di sisi pengelolaan suporter," kata dia.

Baca juga: Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan bahwa sisa laga Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 kembali dilanjutkan tanpa kehadiran penonton setelah sempat berhenti seusai tragedi Kanjuruhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com