Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Kompas.com - 06/12/2022, 14:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tetap berhati-hati dan waspada dalam menghadapi situasi perekonomian pada 2023.

Hal itu dikatakannya saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

Sebab, kata Jokowi, masalah ekonomi bisa memengaruhi situasi sosial dan politik dalam negeri.

"Mengenai kondisi perekonomian 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun. Kemudian juga krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Ada Negara Maju yang Tak Ingin Melihat Negara Berkembang Jadi Maju

Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan urusan bahan pangan pokok, yakni beras harus dihitung secara terperinci.

Jokowi mengingatkan agar hitungan beras di lapangan dan di atas kertas harus sama.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource, cadangan. Dan pada suatu titik cadangan (beras) kita habis dan dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ujar Jokowi.

"Ini supply and demand pasti akan menyimpulkan itu," lanjutnya.

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan soal situasi ekonomi dan politik dunia yang masih tidak baik-baik saja.

Dengan demikian, dia meminta jajarannya agar benar-benar mengambil kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

"Sekali lagi saya minta policy yang berkaitan dengan masyarakat, dengan hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga," ungkapnya.

"Dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolodasi policy, dan konsolidasi pelaksanaan atau implementasi," tutur Jokowi.

Adapun sidang kabinet pada Selasa diikuti oleh para menteri dari 34 kementerian.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Wantimpres Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com