KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam kasus dugaan suap AKBP Bambang Kayun Bagus PS bergantung pada hasil penyidikan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan upaya paksa terhadap perwira polisi tersebut.

Namun, kasus tersebut menjadi perhatian karena Bambang Kayun mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Masalah ada pengembangan lanjutan, misalnya keterlibatan oknum-oknum yang lain nanti kita lihat pada hasil penyidikan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Bambang Kayun Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Dirinya Cacat Yuridis

Karyoto mengatakan, dalam kasus dugaan suap ini Bambang Kayun bukan pelaku tunggal.

Menurutnya, ketika Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, maka terdapat orang yang memberi suap.

Ia mengatakan, KPK akan membeberkan lebih lanjut identitas penyuap Bambang Kayun.

“Yang jelas terhadap penetapan tersangka (suap), kalau ada penerima, pasti ada pemberi,” ujarnya.

Terkait gugatan praperadilan, Karyoto mengaku yakin pihaknya telah menempuh prosedur penyelidikan dan penyidikan yang berlaku. Persoalan teknis maupun materi dalam menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka telah dipenuhi.

Baca juga: PPATK Ikut Telusuri Aliran Dana AKBP Bambang Kayun di Kasus Suap dan Gratifikasi

Di sisi lain, Karyoto mengakui bahwa hak Bambang Kayun mengajukan upaya hukum menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

“Kami yakin kalau apa yang sudah kami lakukan sudah prosedural baik dari sisi teknis dan materi,” kata Karyoto.

Sebelumnya, status tersangka Bambang Kayun terungkap dalam gugatan praperadilan melawan KPK yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gugatan itu teregister dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 dinyatakan tidak sah.

Adapun Sprindik itu menyatakan, penetapan tersangka Bambang Kayun terkait posisinya saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.