Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Kompas.com - 06/12/2022, 11:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam kasus dugaan suap AKBP Bambang Kayun Bagus PS bergantung pada hasil penyidikan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan, saat ini pihaknya belum melakukan upaya paksa terhadap perwira polisi tersebut.

Namun, kasus tersebut menjadi perhatian karena Bambang Kayun mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Masalah ada pengembangan lanjutan, misalnya keterlibatan oknum-oknum yang lain nanti kita lihat pada hasil penyidikan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Bambang Kayun Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Dirinya Cacat Yuridis

Karyoto mengatakan, dalam kasus dugaan suap ini Bambang Kayun bukan pelaku tunggal.

Menurutnya, ketika Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, maka terdapat orang yang memberi suap.

Ia mengatakan, KPK akan membeberkan lebih lanjut identitas penyuap Bambang Kayun.

“Yang jelas terhadap penetapan tersangka (suap), kalau ada penerima, pasti ada pemberi,” ujarnya.

Terkait gugatan praperadilan, Karyoto mengaku yakin pihaknya telah menempuh prosedur penyelidikan dan penyidikan yang berlaku. Persoalan teknis maupun materi dalam menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka telah dipenuhi.

Baca juga: PPATK Ikut Telusuri Aliran Dana AKBP Bambang Kayun di Kasus Suap dan Gratifikasi

Di sisi lain, Karyoto mengakui bahwa hak Bambang Kayun mengajukan upaya hukum menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

“Kami yakin kalau apa yang sudah kami lakukan sudah prosedural baik dari sisi teknis dan materi,” kata Karyoto.

Sebelumnya, status tersangka Bambang Kayun terungkap dalam gugatan praperadilan melawan KPK yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Gugatan itu teregister dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 dinyatakan tidak sah.

Adapun Sprindik itu menyatakan, penetapan tersangka Bambang Kayun terkait posisinya saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

Bambang Kayun diduga menerima suap atau gratifikasi dari dua orang bernama Emylia Said dan Hermansyah.

Baca juga: KPK Usut Aliran Dana di Kasus Dugaan Suap AKBP Bambang Kayun

Tidak hanya itu, dalam petitumnya, Bambang Kayun juga meminta majelis hakim menyatakan penyidikan dan segala hal yang berdasar pada proses itu tidak berkekuatan hukum tetap.

“Tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum,” kata Bambang dalam petitumnya.

Termasuk, di antaranya adalah pemblokiran seluruh rekeningnya. Salah satunya rekening BRI nomor 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Ia kemudian meminta hakim menyatakan penetapan tersangka itu cacat yuridis, tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum, dan mengakibatkan kerugian Rp 25 juta per bulan.

“Terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan ini,” ujar Bambang Kayun.

Dalam kasus ini, KPK menduga Bambang Kayun menerima suap senilai miliaran rupiah dan mobil mewah.

Baca juga: KPK Yakin Gugatan Praperadilan AKBP Bambang Kayun Kandas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Etik Polri dalam Pleidoi, Irfan Widyanto: Apakah Saya Bisa Tolak Perintah Atasan?

Singgung Etik Polri dalam Pleidoi, Irfan Widyanto: Apakah Saya Bisa Tolak Perintah Atasan?

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: 99 Persen Orang Indonesia Punya Antibodi SARS-CoV-2

Hasil Sero Survei Januari 2023: 99 Persen Orang Indonesia Punya Antibodi SARS-CoV-2

Nasional
KPK Sebut Kemenangan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado Tak Gugurkan Materi Perkara Korupsi di PT Antam

KPK Sebut Kemenangan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado Tak Gugurkan Materi Perkara Korupsi di PT Antam

Nasional
Diseleksi Tertutup, Timsel KPUD Nyatanya Tetap Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

Diseleksi Tertutup, Timsel KPUD Nyatanya Tetap Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

Nasional
Sekjen PDI-P Tepis Kabar 5 Kader Tengah Diseleksi Jadi Capres

Sekjen PDI-P Tepis Kabar 5 Kader Tengah Diseleksi Jadi Capres

Nasional
Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan 'Red Notice'

Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan "Red Notice"

Nasional
Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Nasional
Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat gara-gara Kasus Sambo

Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat gara-gara Kasus Sambo

Nasional
Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.