Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 01:33 WIB
|

KOMPAS.com – Untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang disebut Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lalu, apakah Komisi Nasional Disabilitas itu?

Baca juga: Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Apa itu KND?

Komisi Nasional Disabilitas atau KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pembentukan KND berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Anggota KND periode pertama untuk tahun 2021–2026 telah dilantik di Istana Negara pada 1 Desember 2021 lalu.

Adapun tujuan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas adalah untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Baca juga: Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Struktur organisasi Komisi Nasional Disabilitas

Anggota KND diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota lembaga ini dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat, serta wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.

Secara struktural, Komisi Nasional Disabilitas terdiri dari tujuh orang yang meliputi:

  • Ketua merangkap anggota;
  • Wakil ketua merangkap anggota; dan
  • Lima orang anggota.

Tujuh orang anggota KND ini terdiri atas:

  • Empat anggota berasal dari unsur disabilitas yang harus merepresentasikan keberagaman disabilitas; dan
  • Tiga anggota berasal dari unsur nondisabilitas.

Presiden melantik anggota KND terpilih berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan panita seleksi calon anggota KND.

Para anggota Komisi Nasional Disabilitas akan menjabat selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Setkab RI
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Nasional
Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Nasional
Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Nasional
Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Nasional
Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan 'Reshuffle' dalam Waktu Dekat

Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan "Reshuffle" dalam Waktu Dekat

Nasional
Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Nasional
Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Soal Rencana Revisi UU Desa, Pimpinan Komisi II: Jangan Terjebak Topik Kecil dan Berdebat di Situ

Nasional
Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Panglima TNI Tak Masalah Rapat dengan Komisi I Tanpa KSAD Dudung

Nasional
ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

ICJR Tegaskan Bharada E Berhak Atas Keringanan Hukuman Sesuai UU

Nasional
Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Orangtua Bharada E Akan Hadiri Sidang Vonis Anaknya pada 15 Februari

Nasional
Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Anggota Komisi VII Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT dalam Permen ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.