Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

Kompas.com - 05/12/2022, 20:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) boleh saja ditunda. Namun, penundaan itu hendaknya diiringi dengan perbaikan yang menyeluruh dan dapat diterima seluruh pihak.

Dia mengatakan, DPR juga dirasa paham bahwa banyak pihak yang tak puas dengan RKUHP.

"Jadi, saya rasa DPR paham lah kalau kita masih banyak yang tidak puas. Artinya, (secara) implisit, ditunda, tapi diperbaiki," kata Atnike ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Hal itu disampaikannya merespons banyaknya pihak berdemonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak RKUHP disahkan, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

Atnike mengatakan, jika ada penundaan, maka semestinya diiringi perbaikan yang dilakukan Pemerintah dan DPR terkait draf RKUHP.

Ia menilai, akan menjadi percuma jika ada penundaan, tetapi tak dilakukan perubahan atau perbaikan di RKUHP.

"Daripada kita bilang tunda, tapi tidak ada kepastian terkait perbaikan, itu sesuatu yang tidak perlu diucapkan," imbuh dia.

Baca juga: Mahfud Sebut RUU KUHP Akan Disahkan pada Desember 2022

Kendati demikian, Atnike mengatakan, fokus Komnas HAM tidak pada ranah menunda atau mendukung RKUHP disahkan.

Komnas HAM, kata Atnike, hanya mengutarakan pandangan tentang pasal-pasal yang berpotensi melanjutkan pelanggaran HAM.

"Karena dengan adanya perubahan prinsip di dalam pasal-pasal terkait dengan HAM yang berat, maka korban akan mengalami kelanjutan pelanggaran HAM. Selama keadilan belum dihadirkan, maka pelanggaran HAM terus berlanjut," ungkap Atnike.

Diketahui, DPR berencana mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang pada Selasa 6 Desember.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Sesuai keputusan rapat bamus (badan musyawarah) direncanakan besok," ujar Indra saat dimintai konfirmasi, Senin.

Baca juga: Mahfud Sebut Pengesahan RKUHP Sudah Sesuai Prosedur

Akan tetapi, Indra mengaku belum tahu mengenai jam berapa RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna.

Ia mengatakan, jam pengesahan RKUHP jadi UU masih dikonsultasikan dengan pimpinan DPR.

"Untuk jamnya sedang dikonsultasikan dengan pimpinan," kata Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com