Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Kompas.com - 05/12/2022, 11:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Jo-man), Immanuel Ebenezer, mengeklaim bahwa seharusnya kelompok relawan berperan dalam mengawal kebijakan dari politikus yang didukungnya.

Hal ini ia ungkapkan sebagai bagian dari tudingan bahwa kelompok-kelompok relawan Jokowi saat ini, menurutnya, telah terbelah dan punya kepentingan masing-masing.

"Kalau di Amerika kulturnya bagus relawan itu, tapi ketika sudah proses demokrasi, mereka membubarkan diri. Tapi di era Jokowi, mereka masuk menjadi kelompok periferi, kelompok pinggiran, jadi komisaris dan sebagainya," ujar dia dalam diskusi "Ngopi dari Seberang Istana" yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKopi, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

"Kualitasnya merendahkan dirinya dan merendahkan presiden. Cukup dikasih jabatan ini senang, menyenangkannya sebatas itu aja, padahal relawan yg sebenernya mengawal kebijakan. Jadi watchdog," tutur pria yang akrab dipanggil Noel.

Ia juga menyinggung soal hajatan "Temu Relawan Nusantara Bersatu" yang turut menghadirkan Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (26/11/2022) lalu, yang disebutnya sebagai "even Jokowi paling buruk".

Noel mengaku diundang, namun undangan itu tiba pada detik-detik terakhir.

Menurutnya, hal itu bukti bahwa soliditas relawan Jokowi sudah terbelah, dengan dirinya tersingkir dari arus utama karena menolak usulan Jokowi menjabat sebagai presiden 3 periode.

Beberapa kelompok relawan dinilai justru mengeksploitasi sosok Jokowi untuk kepentingannya sendiri.

Baca juga: Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Usulan jabatan 3 periode, misalnya, menurut Noel justru berlawanan dengan fitrah relawan sebagai pengawal kebijakan yang demokratis.

Usul ini malah membuat Jokowi berpotensi menjadi seorang otoritarian, padahal ia dipilih lewat mekanisme demokratis.

"Saya bangga dengan presiden yang saya pilih. Saya tidak mau pemimpin republik ini jadi monster. Pemimpin ketika tidak bisa lagi dikontrol, lupa kekuasaan, dia bisa jadi monster dan itu bahaya. Kita tidak mau hal seperti ini terjadi di alam demimokrasi kita, kecuali kita (menganut) fasisme, otoritarianisme," jelas Noel.

"Semoga ke depan gagasan 3 periode dan sebagainya bisa tereliminasi karena kontrol kita. Saya juga tidak terjebak dalam logika dukung-mendukung, apalagi politik partisan. Kita mau substansial, demokrasi kebijakan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com