Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2022, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah akan terus berjuang meski Indonesia kalah saat menghadapi gugatan terkait setop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Saat ini, Indonesia menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah karena sudah punya smelter sendiri.

"Ya kita harus berjuang dong," ujar Moeldoko saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Menurut Moeldoko, perlawanan Indonesia terhadap kekalahan gugatan soal ekspor nikel harus terus diperjuangkan demi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita kan harus diperjuangkan habis-habisan," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan agar pemerintah mengajukan banding atas kekalahan saat menghadapi gugatan terkait setop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke WTO.

Meski kalah di WTO, Presiden tetap memerintahkan jajarannya terus melakukan hilirisasi bahan tambang lainnya.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, (kita ajukan) banding," ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022).

"Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya, bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," tegas Jokowi.

Baca juga: Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Kepala Negara lantas menjelaskan, beberapa tahun lalu saat Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Setelah pemerintah memiliki smelter, ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dihentikan.

Hasilnya, pada 2021, ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun lebih.

Kondisi itu turut mendukung neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus.

"Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus," jelas Jokowi.

Baca juga: Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Meski demikian, Presiden mengakui bahwa gugatan di WTO merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat.

Namun demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

"Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju," kata Jokowi.

"Saya sampaikan kepada menteri, 'Terus, tidak boleh berhenti.' Tidak hanya berhenti di nikel tetapi terus yang lain," tegas Jokowi.

Baca juga: ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

Jokowi mengingatkan, Indonesia sudah ratusan tahun mengekspor bahan mentah, baik hasil tambang maupun bahan mentah lain, sehingga kini aktivitas itu harus dihentikan.

Sebagai gantinya, Jokowi meminta agar pemerintah mencari investor supaya bahan mentah bisa diolah di dalam negeri.

"Setop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Nasional
Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Nasional
Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.