Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hanya nyengir saat ditanya soal eks KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna yang tak kunjung menghadiri sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101.

Fadjar bungkam saat dimintai konfirmasi.

Pantauan Kompas.com, Jumat (2/12/2022), Fadjar langsung keluar dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta, usai calon Panglima TNI terpilih, Laksamana Yudo Margono, melaksanakan jumpa pers.

Baca juga: KPK Akan Koordinasi Kembali dengan TNI untuk Hadirkan Eks KSAU Agus Supriatna dalam Sidang Kasus AW-101

Fadjar terlihat berjalan cepat keluar dari Gedung DPR.

Saat ditanya mengenai KPK yang meminta agar TNI turut membantu menghadirkan Agus Supriatna ke persidangan, Fadjar hanya tersenyum.

Tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Fadjar. Dia terus berjalan sambil nyengir ke arah mobilnya.

Para ajudannya pun meminta awak media untuk menjauh dari Fadjar. Setelah itu, Fadjar masuk ke dalam mobil.

Baca juga: Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak TNI terkait kehadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna dalam ruang sidang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengatakan pihaknya tidak mau memperpanjang polemik.

Adapun Agus sudah dua kali tidak memenuhi Jaksa KPK. Ia sedianya diminta bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Baca juga: Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan Jaksa KPK

"Intinya itu, kami tidak mau memperpanjang polemik nanti akan kami langsung saja, kami akan koordinasi kembali (dengan TNI)," kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jumat (2/12/2022).

Karyoto mengaku sebelumnya membaca di media massa dan menemukan adanya polemik bahwa Agus tetap meminta agar dipanggil dengan prosedur militer.

"Memang saya kemarin membaca juga di media ada sedikit polemik ya antara mantan KSAU, bersikukuh untuk ditempuh prosedur militer," ujar Karyoto.

Baca juga: Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Karyoto enggan menjawab dengan gamblang apakah KPK memandang Agus memang harus dipanggil dengan prosedur militer. Sebab, saat ini Agus sudah purna tugas.

Agus sebelumnya dipanggil Jaksa untuk bersaksi pada 21 dan 28 November. Namun, ia tidak hadir tanpa konfirmasi.

Terpisah, sebelumnya Agus menyatakan belum menerima surat panggilan dari jaksa KPK.

“Boro-boro, jangankan surat, orang ngomong saja enggak ada, gimana sih,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Sementara itu, pengacara Agus, Teguh Samudra menegaskan, kliennya tidak pernah menerima uang terkait dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW)-101.

“Klien kami tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dalam kasus tersebut, sebagaimana yang didakwakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum),” kata Teguh dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.