Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 15:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpandangan, praktik tanam paksa dan kerja paksa di zaman penjajahan Belanda kini seolah terulang lagi dengan adanya pemaksaan ekspor barang mentah bagi Indonesia.

Jokowi berpendapat, Indonesia semestinya tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah karena memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga timah.

"Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Kapolri Bocorkan Perintah Jokowi yang Bikin Dirinya Dampingi KSAL Yudo Margono Fit and Proper Test

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memenangkan gugatan Uni Eropa atas berhentinya ekspor nikel mentah.

Jokowi mengatakan, keputusan WTO tidak boleh menghentikan langkah Indonesia karena pemerintah ingin menciptakan ekosistem besar memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

"Saya sampaikan kepada menteri, banding urusan nikel, karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya ekosistem besar yang kita impikan ini enggak akan muncul," ujar Jokowi.

Ia menuturkan, salah satu ekosistem industri yang hendak dibuat adalah baterai kendaraan listrik karena Indonesia memiliki sumber dayanya berupa timah, bauksit, dan tembaga.

Baca juga: Jokowi Ingin Negara Lain Bergantung dengan Indonesia

Jokowi mengatakan, Indonesia memang belum punya litium yang merupakan salah satu bahan baku baterai kendaraan listri, tetapi Australia sudah terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia.

Menurut Jokowi, tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan bahan-bahan baku tersebut yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

"Inilah yang terus, saya mati-matian ini harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain," kata Jokowi.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com