Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Kompas.com - 02/12/2022, 15:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpandangan, praktik tanam paksa dan kerja paksa di zaman penjajahan Belanda kini seolah terulang lagi dengan adanya pemaksaan ekspor barang mentah bagi Indonesia.

Jokowi berpendapat, Indonesia semestinya tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah karena memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga timah.

"Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Kapolri Bocorkan Perintah Jokowi yang Bikin Dirinya Dampingi KSAL Yudo Margono Fit and Proper Test

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memenangkan gugatan Uni Eropa atas berhentinya ekspor nikel mentah.

Jokowi mengatakan, keputusan WTO tidak boleh menghentikan langkah Indonesia karena pemerintah ingin menciptakan ekosistem besar memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

"Saya sampaikan kepada menteri, banding urusan nikel, karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya ekosistem besar yang kita impikan ini enggak akan muncul," ujar Jokowi.

Ia menuturkan, salah satu ekosistem industri yang hendak dibuat adalah baterai kendaraan listrik karena Indonesia memiliki sumber dayanya berupa timah, bauksit, dan tembaga.

Baca juga: Jokowi Ingin Negara Lain Bergantung dengan Indonesia

Jokowi mengatakan, Indonesia memang belum punya litium yang merupakan salah satu bahan baku baterai kendaraan listri, tetapi Australia sudah terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia.

Menurut Jokowi, tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan bahan-bahan baku tersebut yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

"Inilah yang terus, saya mati-matian ini harus jadi karena inilah yang akan melompatkan kita meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain," kata Jokowi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com