Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2022, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung soal stabilitas keamanan dan politik di era Orde Baru yang dipimpin Presiden ke-2 RI Soeharto.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Awalnya, Mahfud MD menyinggung soal situasi politik, hukum, dan keamanan Indonesia pada 2023.

Kemudian, ia menjelaskan pada 2030 mendatang Indonesia akan berusaha naik dari negara pendapatan menengah ke tinggi.

Baca juga: Singgung soal Mafia, Mahfud MD: Aparat Keamanan dan Penegak Hukum Harus Dibenahi Jelang Pemilu

Selanjutnya, pada 2045 juga disebutkan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.

Untuk mewujudkannya, Mahfud mengatakan diperlukan adanya stabilitas politik.

"Nah saudara sekalian, berdasarkan ini, maka apapun itu memerlukan pengawalan, ini jaminan, stabilitas politik dan penegakan hukum itu mutlak," ujar Mahfud MD.

"Ketika Pak Harto (Soeharto) dulu membangun Orde Baru dari porak-poranda Orde lama. Itu yang pertama ditekankan itu stabilitas politik. Karena kalau stabilitas politik tak ada, endak bisa orang mau investasi, mau usaha, kemudian keamanan juga tidak bisa," katanya lagi.

Baca juga: Penjelasan Mahfud soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Merujuk kepada pengalaman itu, Mahfud menekankan bahwa politik dan keamanan itu menjadi pengawal dari semua.

"Jadi, kalau politik dan keamanan tidak mampu mengawal ini akan gagal kira-kira," ujarnya.

Mahfud lantas membahas soal potret politik, hukum, dan keamanan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 2022.

Hingga Februari 2022, kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 76 persen.

Baca juga: Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

"Tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, itu di awal tahun ini. Kemudian, politik dan keamanan itu jauh lebih tinggi lagi. Politik dan keamanan itu di atas rata-rata semuanya paling tinggi," kata Mahfud.

"Tapi, di bulan Juni itu turun menjadi 73 persen, dan sekarang naik lagi jadi 74 persen. Lebih dari 74 persen," ujarnya lagi.

Merujuk kepada hal itu, menurut Mahfud, strategi untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan adalah cerdik dan waspada mengelola pemerintahan.

"Harus cerdik dan waspada dengan tata kelola pemerintah yang baik. Lalu, Indonesia tentang ini semua ada dalam tujuh langkah yang digariskan mencapai itu, masalah politik hukum dan keamanan ditulis di nomor dua," kata Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud Harap Komisioner Komnas HAM Melanjutkan Semangat Memperbaiki HAM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat Gara-gara Kasus Sambo

Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat Gara-gara Kasus Sambo

Nasional
Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.