Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Kompas.com - 02/12/2022, 07:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) sangat layak diapresiasi.

Menurut dia, aturan ini memberikan dampak baik bagi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, eks koruptor kini tak bisa langsung maju sebagai caleg sesaat setelah masa pidananya selesai, tetapi harus menunggu masa jeda 5 tahun.

"Ini salah satu putusan MK yang paling ditunggu-tunggu. Putusan penting untuk memastikan arah dan tuntutan pemberantasan korupsi lebih pasti," kata Ray kepada Kompas.com, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Menurut Ray, putusan ini memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat setidaknya selama sepuluh tahun terakhir. Bahwa mereka yang sudah dipidana karena korupsi harus diganjar sanksi berat, bukan saja sanksi pidana, tapi juga administratif.

Penundaan hak politik dinilai tepat buat memberi efek jera ke mantan napi korupsi. Apalagi, Ray menilai, korupsi merupakan dua kejahatan sekaligus, yakni pidana dan politik.

Termasuk kejahatan pidana karena mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan disebut kejahatan politik karena ada penyimpangan atau pengkhianatan atas amanah publik dengan kekuasaan yang diembannya.

Selama ini, kata Ray, pendekatan sanksi terhadap koruptor lebih bersifat pidana umum. Begitu dipenjara, maka dilihat telah selesai seluruh sanksi yang diberikan.

"Akibatnya, alih-alih tindak pidana korupsi berkurang, sebaliknya bertambah subur dengan pelaku-pelaku baru dalam usia yang masih muda. Kenyataannya, penjara tidak menghentikan mereka," ujarnya.

Baca juga: Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Ray pun berharap putusan MK ini segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski mungkin akan ada perdebatan soal cara menghitung 5 tahun masa jeda, namun, di sinilah KPU seharusnya berperan memperkuat putusan MK.

Bersamaan dengan itu, pembuat kebijakan juga diharapkan segera menggodok undang-undang tentang perampasan aset koruptor.

Ray yakin, adanya aturan masa jeda 5 tahun buat eks napi maju pileg ditambah dengan aturan memiskinkan mantan koruptor bakal efektif membuat pejabat negara takut korupsi.

"Saya berkeyakinan, sanksi politis dan eknomis itu akan lebih efektif membuat jera pejabat publik untuk korupsi," katanya.

Untuk diketahui, MK menambahkan syarat masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg, baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Artinya, narapidana yang baru selesai menjalani masa hukumannya tidak bisa langsung mencalonkan diri di pemilu, tetapi harus menunggu lima tahun terhitung sejak masa hukumannya rampung.

Namun demikian, aturan mengenai syarat masa tunggu ini berlaku buat mantan terpidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Baca juga: MK Nyatakan Pemberhentian Hakim di Luar UU MK Inkonstitusional, Bagaimana Aturannya?

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam sidang putusan pengujian Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Rabu (30/11/2022).

Putusan MK ini didasari atas sejumlah pertimbangan. Di antaranya, agar mantan terpidana bisa introspeksi diri dan beradaptasi dengan lingkungan.

"Masa tunggu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata Hakim MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

Nasional
Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Nasional
Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Nasional
Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Nasional
PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com