Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muh. Ilham Akbar Parase
Pengamat Hukum Tata Negara

Pengamat Hukum Tata Negara, Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Air Mata Ibunda Yoshua

Kompas.com - 02/12/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENANGIS terisak-isak sembari mengucap kata “mohon maaf, pak hakim, mungkin saya sangat panjang (berkata-kata), tapi di sinilah saya dapat meluapkan bagaimana hancurnya hatiku”.

Kalimat ini adalah ungkapan Rosti Simanjuntak, ibunda almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di muka persidangan.

Brigadir Yosua merupakan korban pembunuhan yang diduga melibatkan Ferdy Sambo, salah satu mantan pejabat tinggi di Institusi Kepolisian.

Sebelumnya penulis menggunakan kalimat diduga, demi menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Bentuk penghormatan terhadap “azas praduga tidak bersalah (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)”.

Terlepas dari hal tersebut, perlu kiranya kita melihat persoalan ini pada sudut pandang keluarga korban.

Mengapa demikian? Karena beberapa terdakwa termasuk Ferdy Sambo telah mengakui kesalahannya.

Maknanya dalam batas penalaran yang wajar konstruksi kejahatan, sistematis dan masif atas pembunuhan Brigadir Yoshua benar terjadi.

Fakta menunjukan bahwa kasus ini tengah dalam proses persidangan yang menghadirkan sang ibunda almarhum Brigadir Yoshua.

Menariknya, hakim yang mengadili kasus tersebut memberikan porsi besar bagi orangtua almarhum, untuk menyampaikan pesan-pesan dalam persidangan.

Menurut penulis, ini bukan merupakan persoalan yang hanya dapat dipandang sebagai kegiatan mencari kepastian hukum saja. Lebih dari itu, ada nilai keadilan yang harus mampu dihayati bagi jaksa dan hakim sebagai institusi penegak hukum yang mewakili Negara.

Sebab hanya dengan menegakan keadilan, maka hukum akan memiliki kewibawaan dan martabat di hadapan publik.

Hukum akan muncul sebagai panglima, bukan sebagai alat keberpihakan terhadap mereka yang mampu memutarbalikan fakta.

Keadilan tidak boleh absen, sebab keberadaannya akan memastikan hukum benar-benar dihormati dan dipatuhi.

Seorang pendeta terkemuka eropa, Agustin Of Hippo pernah mengatakan “An unjust law is no law at all” dengan inti sari makna bahwa hukum yang tidak adil tidaklah dapat disebut hukum.

Konteks kasus penembakan ini, maka hakim tidak boleh hanya sekadar menjatuhi hukuman, tanpa mewujudkan keadilan yang harus terobati bagi keluarga korban.

Pengharapan terhadap Negara

Selama ini kejaksaan dan lembaga kekuasaan kehakiman seperti pengadilan, kerap kali mendapat kritikan luar biasa. Baik dari aspek pelayanan terhadap warga negara yang mencari keadilan, maupun pada aspek tuntutan dan putusan yang tidak jarang (seringkali) mendahului rasa keadilan.

Alasan menegakan kepastian hukum, tetapi di saat bersamaan lupa menegakan keadilan. Penegakan keadilan dikesampingkan dengan alasan tidak sesuai dengan standar norma hukum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Namun di kasus penembakan Yoshua ini, setidaknya hakim dan jaksa seakan memberi harapan, ada jalan bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan.

Misalnya saat Yang Mulia Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk seluruh kesaksian dari keluarga korban, disampaikan dalam persidangan resmi tersebut.

Artinya peradilan independen dan imparsial sejauh ini telah ditunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Bahkan secara dramatis Ibunda Brigadir Yoshua, beberapa kali terharu dan emosional. Sesekali histeris dalam tangisan meluapkan seluruh keluh kesahnya.

Penulis menegaskan air mata ibunda tercinta dan kalimat pengharapan untuk Yang Mulia Hakim adalah bukti nyata, bahwa pengadilan masih dipercaya bagi mereka yang mencari keadilan.

Kepercayaan tersebut adalah impian oleh seluruh masyarakat tanah air di seluruh republik Indonesia. Agar perkara yang melibatkan seorang jenderal dijatuhi sanksi hukum seadil-adilnya.

Karena nantinya akan terlihat bagaimana keadilan tidak pandang bulu, mampu menunjukan eksistensinya.

Keadilan dalam perkara ini tanpa berlebihan penulis berani mengatakan akan “menunjukan wibawa negara dalam menghadirkan keadilan di ruang publik”.

Seluruh mata dari Sabang sampai Merauke tertuju pada media sosial dan stasiun televisi nasional yang menayangkan sidang pembunuhan kasus Brigadir Yoshua.

Inilah bentuk perhatian publik atas harapan dan impian kiranya perkara pembunuhan yang terjadi diselesaikan dengan prinsip keadilan.

Keadilan merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan hukum, sebab di dalamnya ada harapan dan kepercayaan yang akan dipertaruhkan.

Sudah cukup hukum kerap kali dipertontonkan berpihak pada kekuasaan. Tidak usah lagi ada pernyataan publik, bahwa hukum masih dapat dimainkan dan diatur oleh mereka yang memiliki akses.

Sehingga dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua sudah sepatutnya hakim menggali nilai keadilan yang harus ditegakan.

Apabila di akhir persidangan fakta mengarah pada pembunuhan berencana, sudah sepatutnya dan selayaknya hukuman mati dijatuhkan.

Unsur-unsur yang meringankan tentu akan menjadi pertimbangan, tetapi hayatilah setiap keadilan yang terkandung dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua.

Putusan adil akan memberikan edukasi kepada publik dan seluruh pihak yang memiliki kekuasaan bahwa pangkat dan jabatan saat masuk di persidangan, sama kedudukannya seperti rakyat biasa.

Ini adalah pesan penting atau ultimatum bagi mereka yang membanggakan jabatan, untuk tidak bermain-main dengan hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Menunjukan di mata dunia, penegakan hukum adalah panglima utama di republik yang kita cintai.

Terakhir dari penulis, air mata Ibunda Brigdari Yoshua adalah nurani publik bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.