Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Prima Gugat KPU ke PTUN

Kompas.com - 02/12/2022, 05:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Dikutip situs resmi PTUN Jakarta, gugatan Prima sudah didaftarkan pada Rabu (30/11/2022) dengan nomor perkara 425/G/2022/PTUN.JKT. Proses hukum saat ini berstatus panggilan para pihak.

Dalam gugatannya, Prima meminta majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan mereka.

Prima meminta majelis hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah berita acara KPU RI per 18 November 2022 dengan nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 beserta lampirannya, yang menyatakan mereka tidak lolos verifikasi. Majelis hakim diminta memerintahkan KPU RI untuk mencabut berita acara itu.

Baca juga: Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Mereka juga meminta majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan KPU RI menerbitkan berita acara baru yang menetapkan Prima sebagai peserta Pemilu 2024.

Sebagai informasi, ini merupakan kali kedua Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi oleh KPU.

Saat pertama dinyatakan tak memenuhi syarat oleh KPU RI, Prima menggugat sengketa lembaga penyelenggara pemilu itu ke Bawaslu.

Kemudian, dinyatakan menang dalam proses persidangan di Bawaslu RI bersama empat partai politik lain, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, dan Partai Republiku Indonesia.

Baca juga: MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Bawaslu RI kemudian memerintahkan KPU RI membuka kembali kesempatan unggah data untuk perbaikan verifikasi administrasi bagi Prima dan empat partai politik tersebut.

Hasilnya, pada 18 November 2022, lima partai politik ini kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Prima mencoba kembali menggugat sengketa KPU RI ke Bawaslu RI.

Namun, rupanya berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, “tindak lanjut atas putusan Bawaslu” tidak dapat menjadi obyek sengketa.

Baca juga: Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK

Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Nasional
Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com