Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang Indonesia masih dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan laporan pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan besaran utang Indonesia harus tetap dikelola secara teliti.

Pasalnya, dampak inflasi global menyebabkan kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang harus terus diwaspadai.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

"Utang Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent (bijaksana), teliti dan kompeten. Karena inflasi Global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus kita waspadai," ujar Sri Mulyani.

Meski menyinggung soal utang, Sri Mulyani tak merinci secara detail berapa besaran pinjaman yang Indonesia saat ini.

Namun, dalam laporann, ia menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dirancang dengan defisit 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, hal itu mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel hati-hati dan tepat waktu.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Pemerintah Capai Rp 7.496 Triliun

Ia juga mengingatkan, kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus terus disikapi oleh pemerintah.

"Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. Defisit APBN sebesar Rp 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan Mulai sejak saat ini, yaitu Tahun 2022," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi.

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Utang Tambahan Rp 16 Triliun ke China

Namun, pada saat yang sama APBN juga dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

Sri Mulyani mengungkapkan, target pendapatan negara tahun 2023 adalah Rp 2.463 triliun.

Kemudian, belanja negara pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif, dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun," kata Sri Mulyani.

"Belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triliun," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Utang Indonesia Capai Rp 7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Diberitakan sebelumnya, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.496,7 triliun. Angka itu dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2022.

Jumlah utang tersebut bertambah jika dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya atau per 30 September 2022, yakni berada di level Rp 7.420,47 triliun.

Artinya, dalam rentan waktu sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 76,23 triliun.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.