Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun-temurun Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang diduga melibatkan aparat khususnya prajurit TNI merupakan pekerjaan rumah turun-temurun Panglima TNI.

Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, jika nantinya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono terpilih menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

“Ini sebenarnya bukan hanya tantangan yang dihadapi Pak Yudo, ini tantangan para panglima dari masa ke masa,” ujar Fahmi dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Menurut Khairul, persoalan HAM yang diduga dilakukan prajurit TNI di Papua muncul karena beberapa faktor.

Pertama, budaya di internal TNI yang telah mengakar puluhan tahun bahkan sejak Presiden Soeharto berkuasa.

Ditambah, kata Fahmi, sebagai alat politik pada pemerintah Orde Baru, prajurit TNI mendapatkan banyak kekuasaan, dan impunitas hukum.

“Masih ada perasaan arogansi, kemudian masih ada rasa dikalangan prajurit berada di atas hukum karena sekian puluh tahun, katakanlah, jadi warga negara istimewa,” tutur dia.

“Semua urusan mengandalkan militer di masa lalu, sehingga arogansi dan superioritas pada hukum luar biasa,” sambungnya.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Faktor kedua, lanjut dia, kultur kekerasan di internal TNI tidak bisa dihapuskan sepenuhnya. Sebab, tentara memang menjadi alat kekerasan yang dipakai oleh negara.

Fahmi menceritakan, kondisi itu yang dilihat dan menjadi visi Andika Perkasa ketika menjabat sebagai Panglima TNI.

“Prioritas beliau adalah pendisiplinan, membangun kesadaran, dan kepatuhan pada hukum di kalangan prajurit,” sebutnya.

Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah pandangan masyarakat yang menganggap prajurit TNI adalah sosok yang superior.

Fahmi berharap pandangan itu harus ditinggalkan, agar prajurit TNI tak melulu bersikap arogan.

Ia menganggap, jika prajurit TNI bisa mematuhi hukum, maka secara otomatis pelanggaran HAM di Papua juga bakal mengalami penurunan.

“Dan kesadaran pada hukum di kalangan prajurit, ini kan hal yang penting, soal (pelanggaran) HAM (kemudian) akan menyesuaikan,” imbuhnya.

Baca juga: Soal Yudo Margono Calon Panglima, Pimpinan DPR Soroti Peran Aktif TNI Hadapi Dampak Ekonomi Global