Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mengingatkan, calon panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, atas sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan di tubuh TNI.

"Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap melibatkan prajurit TNI, keamanan Papua yang masih belum stabil, kemampuan pertahanan siber negara yang masih lemah, dan krisis LCS (Laut China Selatan) yang berkepanjangan menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Rizki menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam peningkatan kualitas TNI harus mendukung panglima TNI selanjutnya dalam menyelesaikan masalah.

Baca juga: Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Dia mengingatkan bahwa panglima TNI bisa bekerja maksimal jika bekerja sama dengan pihak lain, sehingga kolaborasi semua pihak harus terjalin secara optimal.

"Panglima Andika sudah melaksanakan tugas sebagai panglima dengan baik. Sehingga standar yang harus dikejar panglima selanjutnya cukup tinggi," tuturnya.

"Hal ini bisa menjadi tantangan bagi Laksamana Yudo untuk berusaha lebih keras lagi agar seluruh keperluan TNI dalam rangka mengamankan negara ini bisa dipenuhi," sambung Rizki.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan nama calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Sosok tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Baca juga: Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

"Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, yang menjabat KSAL saat ini," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Puan mengatakan, Yudo diterima oleh DPR untuk mengikuti mekanisme pemilihan panglima TNI yang berlaku.

Yudo segera menjalani fit and proper test di Komisi I DPR. Hanya, fit and proper test dipastikan tidak digelar minggu ini.