DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan mendalami visi-misi hingga komitmen hak asasi manusia dan demokrasi calon Panglima TNI, KSAL Laksamana Yudo Margono, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan dilakukan.

Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, hal itu diperlukan supaya masyarakat dan negara benar-benar memahami pemikiran dan komitmen calon panglima TNI selanjutnya.

"Penting bagi DPR untuk menelisik dan mengkritisi visi-misi, agenda pembangunan TNI ke depan, rekam jejak calon panglima TNI, serta yang tidak kalah penting adalah komitmennya terhadap prinsip negara hukum, HAM dan demokrasi," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/11/2022) lalu mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR terkait penunjukkan Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon Panglima TNI.

Yudo bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Setelah menerima Surpres itu, Komisi I DPR RI segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden.

Menurut Gufron, proses pergantian panglima TNI adalah momentum buat melakukan perbaikan di tubuh TNI ke depan.

Baca juga: Nasdem: Indonesia Butuh Panglima TNI yang Menguasai Matra Laut yang Kuat

"Pergantian panglima TNI saat ini harus ditujukan untuk mendorong perbaikan, khususnya terkait agenda reformasi TNI yang selama ini jalan di tempat," ucap Gufron.

Maka dari itu, Gufron menilai sudah seharusnya DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan dengan baik supaya masyarakat bisa memahami visi dan misi Yudo Margono yang akan menjabat sebagai panglima TNI.

Selain itu, Gufron menilai proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR terhadap calon panglima TNI seolah hanya bersifat formalitas, atau sekadar menyetujui pilihan Presiden Jokowi.

"Penting dicatat bahwa pergantian panglima TNI bukan sekedar urusan pergantian sosok kepemimpinan di tubuh TNI, tetapi juga akan mempengaruhi wajah TNI ke depan," ujar Gufron.

Baca juga: Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan mengajukan Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

"Satu, yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra," ujar Jokowi kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa (29/11/2022).

Jabatan Panglima TNI saat ini diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat (TNI AD).

Baca juga: Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Sebelum Andika, Panglima TNI dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara (TNI AU).

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo)