Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR hingga kini belum bisa memutuskan jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Dasco menjelaskan bahwa alasannya karena pimpinan DPR masih memiliki kesibukan masing-masing.

"Hasil komunikasi dengan para pimpinan mengenai Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (Badan Musyawarah), kemungkinan belum minggu ini (fit and proper test), karena masing-masing pimpinan masih ada kesibukan yang waktunya belum bisa disesuaikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Oleh karena itu, Dasco meminta semua menunggu jadwal resmi fit and proper test tersebut.

Baca juga: KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Ia pun berharap, semua pimpinan DPR bisa saling menyesuaikan jadwal untuk mengadakan Rapim mengenai fit and proper test calon panglima TNI.

"Mudah-mudahan minggu depan (rapim), nanti kita akan tunggu jadwal Ibu Ketua DPR dan pimpinan yang lain untuk bisa saling menyesuaikan jadwal untuk rapat pimpinan," jelasnya.

Ditanya soal spesifik hari menggelar rapim, Dasco mengaku tak mengetahui dengan pasti.

Sebab, menurutnya, hingga kini antarpimpinan DPR masih berkomunikasi menentukan kepastian hari tersebut.

"Harinya kita belum tahu, karena kita masih komunikasi, terutama dengan ibu Ketua ya," ucap Dasco.

Baca juga: Jadwal Fit and Proper Test KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Sebelumnya, Dasco memastikan fit and proper test untuk Laksamana Yudo Margono, tidak akan digelar pekan ini.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena sekarang (kemarin) sudah Selasa. Dan Kamis itu kelihatannya rapat pimpinan sama Badan Musyawarah (Bamus)," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Pasalnya, Dasco mengatakan, Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu.

Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi kuorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas.

Akan tetapi, kata Dasco, para pimpinan DPR belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Baleg Setuju Bawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke Paripurna sebagai Usulan Inisiatif DPR

Nasional
Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Ramlan Surbakti: KPU Langgar Etika dan Tak Hormati Hukum karena Enggan Tata Ulang Dapil

Nasional
Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi 'Online', Densus 88: Tak Ada Toleransi

Anggotanya Diduga Bunuh Sopir Taksi "Online", Densus 88: Tak Ada Toleransi

Nasional
Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Pengacara Sebut Ada Korban Obat Praxion di Solo, Alami Demam dan Muntah

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.