Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Naik, Diprediksi karena Pengaruh Usung Anies Jadi Capres

Kompas.com - 30/11/2022, 10:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Nasdem menunjukkan peningkatan menurut temuan survei Charta Politika periode November 2022. Tingkat elektoral partai pimpinan Surya Paloh itu berada di angka 6,0 persen.

Pada survei Charta Politika yang dirilis September lalu, Nasdem hanya mengantongi elektabilitas 4,8 persen, atau terpaut 1,2 persen dengan survei terbaru.

Sementara itu, pada Juni 2022, elektabilitas Nasdem di angka 5,3 persen. Lalu, 5,1 persen pada survei April 2022.

"Dari survei ini, ada kecenderungan ini angka tertinggi yang didapatkan oleh Nasdem selama tahun 2022," kata Direktur Eksekutif Charta Politika dalam tayangan YouTube Charta Politika Indonesia, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Menurut Yunarto, peningkatan angka elektoral ini bisa jadi dipengaruhi oleh langkah Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Apalagi, setelah deklarasi pencapresan pada awal Oktober lalu, jajaran Partai Nasdem di berbagai daerah langsung bergerak melakukan upaya-upaya pemenangan, yang juga melibatkan Anies Baswedan.

Oleh karenanya, kata Yunarto, ada kemungkinan pencapresan Anies memberikan dampak elektoral atau efek ekor jas terhadap Nasdem.

"Bisa dispekulasikan kalau dilihat dari sisi momentum, ada pengaruh positif dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan," tuturnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Namun demikian, elektabilitas Nasdem itu berada di urutan ketujuh. Nasdem masih kalah dari dua partai yang disebut-sebut hendak membangun koalisi bersama, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam survei yang sama, Demokrat berhasil masuk lima besar dan berada di urutan kelima dengan elektabilitas 7,3 persen. Sedangkan PKS mengantongi elektabilitas 6,9 persen, menempatkannya di urutan keenam.

Sementara itu, PDI Perjuangan masih konsisten memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7 persen.

Di urutan kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5 persen, lalu Partai Golkar di urutan ketiga dengan elektabilitas 9,8 persen.

Menurut Yunarto, elektabilitas ketiga partai politik cenderung mengalami stagnasi dalam dua bulan terakhir. Namun, bagi PDI-P dan Golkar, terlihat tren penurunan yang cukup signfikan.

"Catatan khusus buat PDI Perjuangan, angka ini sebetulnya bisa dikatakan angka yang cukup besar penurunannya dibandingkan dengan bulan Juni, begitu juga pada Partai Golkar," katanya.

Setelah Golkar, di urutan keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 8,5 persen. Lalu, loncat ke urutan kedelapan ada Partai Amanat Nasional atau PAN (4,0 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Berikut elektabilitas 18 partai politik menurut survei terbaru Charta Politika, diurutkan dari angka terbesar hingga yang terkecil:

  • PDI-P: 21,7 persen;
  • Partai Gerindra: 14,5 persen;
  • Partai Golkar: 9,8 persen;
  • PKB: 8,5 persen;
  • Partai Demokrat: 7,3 persen;
  • PKS: 6,9 persen;
  • Partai Nasdem: 6,0 persen;
  • PAN: 4,0 persen;
  • PPP: 3,6 persen;
  • Perindo: 2,5 persen;
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0,5 persen;
  • Partai Bulan Bintang (PBB): 0,5 persen;
  • Hanura: 0,4 persen;
  • Partai Republiku Indonesia: 0,2 persen;
  • Partai Gelora: 0,2 persen;
  • Partai Buruh: 0,2 persen;
  • Partai Keadilan dan Persatuan (PKP): 0,1 persen;
  • Partai Garuda: 0,1 persen;
  • Tidak tahu/tidak jawab: 13,1 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Adapun survei Charta Politika ini dilaksanakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dengan metode multistage random sampling, survei melibatkan 1.220 responden. Adapun margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com