Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 23:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menganggap relawan yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pihak oposisi diserang lewat jalur hukum menakutkan.

Said mendesak Jokowi untuk segera meninggalkan relawan yang seperti itu.

Dalam hal ini, Said merespons pernyataan viral Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Adapun permintaan Benny kepada Jokowi itu disampaikan dalam kegiatan temu kangen relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (26/11/2022) lalu.

"Kalau ada relawan yang seperti itu, menakutkan bagi saya. Kalau ada 'relawan' yang seperti itu, tinggalkan saja," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2022).

Baca juga: Video Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Said meminta kepada para relawan agar tidak mendorong Jokowi ke tempat yang tidak semestinya.

Dia menyebut Jokowi sebagai Presiden punya tugas untuk merawat NKRI dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau ada perbedaan, ada kemudian mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden, itu harus diterima," tuturnya.

"Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden, atau dia sendiri melawan atau meminta Presiden membikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan Bapak Presiden kita," sambung Said.

Baca juga: Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

Untuk itu, Said menekankan bahwa relawan yang meminta izin agar menggempur oposisi itu bukanlah relawan yang pro Jokowi. Sebab, mereka ingin menjerumuskan Jokowi.

Menurut dia, kritik adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi. Jika menghina, maka ada jalur hukum yang bisa ditempuh tanpa perlu mendorong Jokowi.

 

Penjelasan Benny Rhamdani

Kepala BP2MI Benny Rhamdani buka suara soal pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Benny meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya geram karena masih ada kubu yang terus menebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah kepada pemerintah, termasuk Jokowi.

Baca juga: Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca-Pilpres 2019,” sebut Benny ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Dalam pandangannya, dendam itu tak perlu dipelihara karena Jokowi telah mengajak kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masuk dalam pemerintahan.

Sehingga, rivalitas politik antarkubu tak perlu terus digaungkan sampai saat ini.

“Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandi sudah selesai soal rivalitas kontestasi demokrasi pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama, baik pendukung Jokowi maupun bukan,” tuturnya.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Ia mengaku geram karena situasi itu dianggap bisa mengganggu jalannya demokrasi.

“Nah, atas situasi yang terus diganggu dengan cara-cara yang tidak benar itu, masa kita enggak boleh marah?” sebutnya.

“Harusnya saya yang marah, dan banyak masyarakat yang marah. Harusnya dihargai dong bahwa kita masih berpikir tentang bangsa ini,” tandas Benny.

Adapun Benny juga menjabat sebagai Ketua Umum salah satu relawan Jokowi, yakni Barikade 98.

Dalam video yang beredar, Benny meminta Jokowi bertindak tegas, menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

Jika langkah itu tak ditempuh, Benny mengancam relawan Jokowi bakal turun ke lapangan untuk menandingi pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," katanya.

“Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan,” kata Benny dalam sebuah video yang tersebar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

Nasional
Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Nasional
Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.