Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 21:03 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sejauh ini belum optimal sejak dibentuk pada 2019.

Menurut Fahmi, Kogabwilhan pada dasarnya didesain sebagai miniaturnya Markas Besar TNI yang mengelola kemampuan tiga matra. Akan tetapi, kehadiran Kogabwilhan tersebut sejauh ini dianggap belum optimal.

"Kogabwilhan ini sebenarnya didesain sebagai miniaturnya Mabes TNI, mereka mengelola interoperabilitas tiga matra," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

"Tapi sayangnya ini sampai sekarang masih belum optimal. Yang eksis dulu itu kan ada kodam-kodam, ada armada-armada, ego sektoral. Masih perlu ditata ulang," sambung dia.

Baca juga: Chemistry Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Sebagai informasi, Kogabwilhan merupakan komando utama operasi Markas Besar TNI. Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I, Kogabwilhan II, dan Kogabwilhan III.

Fahmi menilai bahwa hanya pada kepemimpinan Yudo Margono, Kogabwilhan ada geregetnya, yaitu pada periode 2020.

Saat itu, Yudo menjabat Panglima Kogabwilhan I dengan pangkat laksamana madya atau bintang tiga.

"Hanya di zaman Pak Yudo Kogabwilhan I itu ada geregetnya, kebetulan waktu itu ada pandemi Covid-19, kemudian ada eskalasi di Laut China Selatan sehingga kelihatan dinamis saat menjabat Kogabwilhan I," terang dia.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Saat ini, Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Dia pun menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

Sementara itu, Pratikno mengungkapkan bahwa faktor rotasi antar matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Yudo menjadi calon Panglima TNI.

Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.

Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.

"Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya," ungkap Pratikno.

Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.

Baca juga: Perubahan Penanganan Konflik Papua Dinilai Jadi Batu Ujian Yudo Margono

 

Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.

Setelahnya, barulah DPR memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo. Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 15 Desember 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Orang, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.