Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Kompas.com - 29/11/2022, 19:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika menyebutkan, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Parameter ini, terutama merujuk pada bagaimana upaya pemerintah menghadapi guncangan ekonomi yang tengah terjadi. 

Pada rilis survei Charta Politika yang dipublikasikan pada Selasa (29/11/2022), 49,9 persen responden menyatakan pemerintahan Jokowi lebih baik dari pemerintahan SBY dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Baca juga: Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Sementara itu, sebanyak 38 persen responden menyatakan pemerintahan SBY lebih baik dalam menghadapi kondisi tekanan ekonomi dibandingkan pemerintahan Jokowi.

Lalu sebanyak 12 persen responden tidak tahu dan tidak menjawab.

Adapun dalam survei kali ini, Charta Politika juga mencatat hasil survei penilaian kondisi ekonomi di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebanyak 5,8 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat baik. Sementara itu, sebanyak 45,6 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini baik.

Baca juga: Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Lalu sebanyak 41,8 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk, sedangkan 5,7 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini sangat buruk.

Sementara ada 1,1 responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun survei Charta Politika kali ini dilakukan pada pada 4-12 November 2022 secara wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling.

Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1.220 orang dari 34 provinsi dengan margin of error 2,83 persen.

Kriteria sampel adalah mereka yang minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com