Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2022, 11:25 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan petinggi berbagai perusahaan yang mengurus izin hak guna usaha (HGU) di Kantor WIlayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau agar bersikap kooperatif. Sebab, beberapa dari mereka dinilai menghindari pemeriksaan tim penyidik KPK.

Adapun KPK saat ini sedang mengusut dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Riau. Kasus ini menjerat pemimpin lembaga tersebut, M Syahrir sebagai tersangka.

"KPK juga mengingatkan berbagai pihak yang dipanggil patut untuk kooperatif hadir khususnya para perusahaan yang mengurus izin HGU,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (27/11/2022).

Baca juga: Periksa Eks Bupati Kuansing, KPK Telusuri Aliran Dana Suap Pengurusan HGU di Kanwil BPN Riau

Ali tidak membeberkan nama para saksi dari pihak perusahaan yang dipanggil penyidik. Ia hanya meminta mereka untuk memberikan keterangan dengan jujur.

“(Saksi diminta) menyampaikan dengan jujur serta terbuka di hadapan Tim Penyidik,” tuturnya.

Selain itu, KPK juga meminta masyarakat memberikan informasi terkait pelayanan pengurusan di Kanwil BPN Riau di bawah kepemimpinan M Syahrir.

Informasi yang diminta KPK berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGU dalam perkara ini.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir sebagai tersangka penerima suap dugaan suap pengurusan perpanjangan HGU.

Selain Syahrir, KPK juga menetapkan dua orang dari pihak swasta yakni, pemilik saham PT Adimulia Agrolestari, Frank Wijayan dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Suap Rp 1,2 Miliar Terkait Perpanjangan HGU

Kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan perkara suap perizinan perkebunan kelapa sawit yang menjerat mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Dalam perkara ini, Syahrir diduga menerima suap 120.000 dollar SIngapura atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Suap diberikan Frank melalui Sudarso terkait pengurusan perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari.

Saat ini, KPK telah menahan Frank di rumah tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan. Sementara, Sudarso tengah mendekam di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung.

Baca juga: Kepala Kanwil BPN Riau M. Syahrir Jadi Tersangka Suap Pengurusan HGU

Adapun Syahrir belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik.

KPK mengingatkan, Syahrir segera menyerahkan diri. Jika ia tidak bersikap kooperatif, KPK mengancam akan melakukan upaya paksa. 

KPK memerintahkan kepada Saudara M Syahrir yang sudah dilakukan pemanggilan tapi tidak datang untuk segera menyerahkan diri,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (27/10/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Usut Kasus Gagal Ginjal Akut yang Kembali Muncul

Nasional
Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Momen Erick Thohir Izin ke Jokowi Pakai Baju Banser di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Warga Nduga Dituntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Lantik 11 Kajati, Jaksa Agung Minta Tak Perlu Seremonial secara Berlebihan

Nasional
2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

2 Kasus Baru Gagal Ginjal Akut di DKI, Bareskrim Tunggu Hasil Pemeriksaan BPOM

Nasional
Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Pesawat Susi Air Diyakini Dibakar di Nduga Papua, Pihak Perusahaan Cek Dugaan Sabotase

Nasional
Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Saat NU Tinggalkan Politik Praktis dan Kembali ke Khittah 1926...

Nasional
Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Mengaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Penjelasan Gerindra soal Prabowo yang Mengaku Sering Dikhianati dan Dibohongi

Nasional
Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Demokrat Dukung PKS Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan dan Usung Anies Capres 2024

Nasional
1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama di Panggung Politik Nasional

Nasional
Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda

Besok, DKPP Sidangkan 9 Anggota KPUD soal Dugaan Rekayasa Status Verifikasi Partai Buruh, Gelora, PKN, dan Garuda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.