Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2022, 06:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal melarang pendanaan asing sebagai salah satu syarat akreditasi lembaga survei/jajak pendapat/hitung cepat Pemilu 2024.

Sebelumnya, rencana tersebut termuat dalam draf rancangan Peraturan KPU tentang partisipasi masyarakat.

Namun, setelah beleid itu terbit lewat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, larangan itu tidak dimuat lagi.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Wajibkan Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana

Dalam peraturan yang sudah diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari itu, soal pendanaan, lembaga survei hanya mesti menyatakan sumber dananya dan siap diaudit.

"Yang jelas dia badan hukum, kemudian dia proses keuangannya transparan, diaudit, menyatakan sumber dananya dari mana. Itu paling penting," ujar Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz, kepada wartawan pada Jumat (25/11/2022).

Mellaz mengeklaim bahwa batalnya larangan soal pendanaan asing merupakan buah dari dinamika pembahasan draf rancangan peraturan yang sempat diuji publik.

"Ini bukan masalah hilang. Waktu itu proses penyusunan kebijakan, kita dapat masukan dari banyak pihak," ujar Mellaz.

"Kan KPU waktu melihat situasi kebutuhannya ke sana, tapi respons dari publik kan bisa berbeda," kata dia.

Baca juga: DKPP Minta KPU Profesional Lakukan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS


Mellaz merasa bahwa aturan yang kini sudah diundangkan itu sudah cukup sebagai kriteria standar akreditasi dan transparansi lembaga survei untuk Pemilu 2024.

Penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, menurut dia, juga dilakukan dengan berkonsultasi dan mengundang lembaga-lembaga survei melalui asosiasi.

"Soal dari mana pun (sumber dananya), yang penting iktikad baiknya, dia (lembaga survei) mengungkap atau tidak sumber dana nya dari mana. Itu akan menunjukkan bagaimana akuntabilitas dia berjalan, kredibilitasnya bagaimana, termasuk keluaran dari produk yang dihasilkan," kata Mellaz.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Pleidoi Arif Rahman Tak Memiliki Dasar Hukum Yuridis

Jaksa Sebut Pleidoi Arif Rahman Tak Memiliki Dasar Hukum Yuridis

Nasional
HUT Ke-15, Gerindra Berdoa Memohon Prabowo Jadi Presiden 2024

HUT Ke-15, Gerindra Berdoa Memohon Prabowo Jadi Presiden 2024

Nasional
Ferdy Sambo Dinilai Jaksa Tak Ancam Nyawa Anak Buah meski Perintahkan Pemusnahan Rekaman CCTV

Ferdy Sambo Dinilai Jaksa Tak Ancam Nyawa Anak Buah meski Perintahkan Pemusnahan Rekaman CCTV

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, BPOM Hentikan Distribusi Obat yang Dikonsumsi Pasien

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, BPOM Hentikan Distribusi Obat yang Dikonsumsi Pasien

Nasional
Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Kasus Baru Gagal Ginjal: Minum Obat Sirup Praxion, Tak Bisa Kencing, Lalu Meninggal

Nasional
Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Besok, Satu Abad NU Digelar Nonstop 24 Jam, Ini Rangkaian Acaranya

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Nasional
Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Nasional
Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Nasional
Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.