Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Calon Investor IKN dari Luar Negeri Punya Kantor Cabang di Indonesia

Kompas.com - 25/11/2022, 18:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta setiap calon investor dari luar negeri yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), harus memiliki kantor cabang di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dilansir dari siaran pers IKN pada Jumat (25/11/2022).

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, setiap calon investor dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia," ujar Basuki.

Baca juga: Indonesia dan Brunei Darussalam Bahas Kerja Sama Infrastruktur di IKN Nusantara

"Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," jelasnya.

Basuki pun menegaskan, pemerintah Indonesia menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia. Semua perizinan akan dimonitor langsung oleh Presiden Jokowi.

"Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ungkapnya.

Adapun Basuki telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti dan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti di Jakarta pada Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Pemerintah Ajak Brunei Darussalam Bangun Infrastruktur IKN

Basuki mengungkapkan, pertemuan antar kedua negara tersebut berfokus pada pembangunan IKN dalam bidang pengelolaan air limbah (waste water management) dan kota pintar (smart city).

"Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menentukan skema kerja sama yang disepakati dan kemudian secara teknis akan ditangani oleh Dirjen sesuai bidangnya masing-masing," jelas Basuki.

Baca juga: Abstain soal Usul Pemerintah Revisi UU IKN, Nasdem: Bukan karena Kita Tak Dukung Pemerintah, tetapi...

Dia pun mengungkapkan, Kementerian PUPR terbuka untuk menjalin kerja sama pembangunan IKN dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu dalam keterangannya, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti mengatakan, sangat tertarik untuk melihat tindak lanjut dari pertemuan hari ini.

"Kami datang bersama dengan sejumlah perusahaan di Finlandia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan inovasi teknologi untuk keberlanjutan lingkungan," kata Nina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com