Kapolri Disebut Harus Buktikan Tudingan Ferdy Sambo soal Dugaan Kabareskrim Terlibat Kasus Tambang Ilegal

Kompas.com - 25/11/2022, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Santoso menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan kebenaran tudingan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan pada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Diketahui, mantan Kadiv Propam Polri dan Karo Paminal Divisi Propam Polri itu membenarkan adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Agus Andrianto.

“Kotak pandora yang telah terbuka dan diketahui publik secara gamblang itu menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri untuk menuntaskannya,” ujar Santoso pada Kompas.com, Jumat (25/11/2022).

Santoso menilai, Listyo Sigit harus memerintahkan jajarannya mengusut kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: Kapolri Diminta Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim

Menurutnya, proses pengungkapan fakta juga harus disampaikan secara transparan pada publik.

Jika tidak, Santoso khawatir berbagai persoalan di internal Polri itu akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi.

“Agar info yang berkembang saat ini dinyatakan benar atau salah berdasarkan investigasi yang dilakukan secara profesional,” katanya.

Santoso mengatakan, jika tudingan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan itu salah maka pihak kepolisian mesti fokus memulihkan nama Bareskrim Polri.

Baca juga: Kabareskrim Bantah Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

Sebaliknya, jika informasi itu valid, ia meminta Listyo Sigit tak gentar melakukan pemecatan.

“Jika info itu benar maka Kapolri jangan segan untuk mencopot Kabareskrim karena telah mencederai institusi Polri atas jabatan yang disandangnya,” ujar Santoso.

Diketahui, persoalan ini mengemuka usai video pengakuan mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong mencuat di muka publik.

Ismail Bolong mengaku, ia bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi ilegal.

Dalam melaksanakan aktivitas itu, ia mengaku memberikan uang senilai Rp 6 miliar pada Kabareskrim Agus Andrianto.

Baca juga: Kapolri Diminta Bentuk Tim Khusus Usut Isu Dugaan Kabareskrim Terima Uang dari Tambang Ilegal di Kaltim

Namun, Ismail kemudian menarik keterangan tersebut. Ia mengaku pengakuannya memberi uang pada Agus dilakukan atas tekanan dari Hendra Kurniawan pada Februari 2022.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," kata Ismail dalam video klarifikasi, seperti dilansir YouTube Tribunnews.com, pada 7 November 2022.

Sementara itu, Agus Andrianto akhirnya buka suara dan menampik tudingan penerimaan uang tersebut.

Agus mengatakan, jika LHP itu benar kenapa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan tidak memprosesnya lebih lanjut.

"Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," kata Agus Andrianto.

Baca juga: Kabareskrim Sindir Sambo dan Hendra Kurniawan: Maklumlah, Kasus Brigadir J Saja Mereka Tutup-tutupi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.