Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta Anggota KAHMI Bawa Pesan Rukun dan Damai

Kompas.com - 25/11/2022, 18:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

PALU, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) membawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

"Anggota KAHMI seyogianya menjadi role model dalam penyebaran informasi yang menyejukkan, yang akan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman yang moderat," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional KAHMI di Palu, Jumat (25/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengapresiasi Munas KAHMI yang mengundang paduan suara Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk menyanyikan mars KAHMI.

Baca juga: Mahfud MD: KAHMI Harus Jadi Contoh Politik Demokrasi yang Beradab di Tanah Air

Menurut Ma'ruf, hal itu menggambarkan ajaran Islam bahwa manusia tetap bersaudara mesti berbeda agama.

"ini saya kira wujud toleransi, jadi kalau berbeda agama ya sudah kita tetap bersaudara, lakum dinukum waliyadin," kata mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Ia melanjutkan, toleransi juga mesti dipraktikkan di bidang politik yakni dengan menghormati pilihan partai maupun calon presiden orang lain.

"Kalau berbeda partai? Lakum partaiyukum walana partayuna lha iya,  sama-sama KAHMI boleh saja berbeda partai. Kalau berbeda capres? Lakum capresyukum walana capresyuna, jadi kita tetap utuh," kata Ma'ruf.

Baca juga: Buka Munas KAHMI, Wapres: Jangan Ada Kursi Melayang

Ia pun menegaskan, KAHMI harus menjadi pelopor dalam kerukunan dan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan juga keislaman.

Ia menuturkan, sejak dulu bangsa Indonesia memegang teguh nilai-nilai kebangsaan yang telah diwujudkan dalam berbagai sikap dan kebijakan.

"Kini, penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan kian dibutuhkan sebagai pijakan bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu bangsa yang termasuk ke dalam lima kekuatan ekonomi dunia yang memiliki peradaban yang maju dan sejahtera," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com