Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: KAHMI Harus Jadi "Role Model" Penyebaran Informasi yang Menyejukkan

Kompas.com - 25/11/2022, 17:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

PALU, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan agar KAHMI dapat membawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

"Anggota KAHMI seyogianya menjadi role model dalam penyebaran informasi yang menyejukkan, yang akan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman yang moderat," kata Ma'ruf saat membuka Munas ke-XI KAHMI, Jumat (25/11/2022).

Selain itu, ia juga berpesan agar jangan sampai ada insiden kericuhan atau saling lempar bangku dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu.

Ma'ruf Amin mengatakan, munas adalah momentum untuk menunjukkan bahwa KAHMI dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun, dan matang.

Baca juga: Buka Munas, Wapres Minta KAHMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah

"Jangan ada kursi melayang. Kalau kita munas atau mukernas atau apa itu ada kursi melayang itu tidak cerdas, saya kira tidak cerdas itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin mengapresiasi Munas KAHMI yang mengundang paduan suara GMKI dan GAMKI untuk menyanyikan mars KAHMI.

Menurut Ma'ruf, hal itu menggambarkan ajaran Islam bahwa manusia tetap bersaudara mesti berbeda agama.

"Ini saya kira wujud toleransi, jadi kalau berbeda agama ya sudah kita tetap bersaudara, lakum dinukum waliyadin," kata mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Baca juga: Pesan Wapres kepada Hipmi: Kendalikan Diri Hadapi Perbedaan

Ma'ruf Amin melanjutkan, toleransi juga mesti dipraktikkan di bidang politik dengan menghormati pilihan partai maupun calon presiden orang lain.

"Kalau berbeda partai? Lakum partaiyukum walana partayuna lha iya, sama-sama KAHMI boleh saja berbeda partai. Kalau berbeda capres? Lakum capresyukum walana capresyuna, jadi kita tetap utuh," kata Ma'ruf.

Seperti yang disampaikan Ma'ruf Amin, kericuhan memang kerap terjadi di tengah penyelenggaraan forum musyawarah atau kongres sejumlah organisasi.

Teranyar, kericuhan yang diwarnai adu jotos sempat terjadi pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Solo, Senin (21/11/2022) lalu.

Baca juga: Wapres Sebut KAHMI Punya Banyak Tokoh Potensial, dari Jusuf Kalla hingga Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com