Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2022, 19:06 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, pihaknya telah mendapatkan kepastian sikap dari mitra koalisinya, Partai Gerindra.

Ia menyebutkan, Gerindra tetap berkomitmen menjaga  koalisi bersama PKB.

“Sudah (berkomunikasi dengan Gerindra), dan kita sama-sama jaga supaya skema butir piagam kerja sama bisa terjaga,” ujar Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: PKB yang Ogah Cerai dari Gerindra di Tengah Isu Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Huda mengatakan, komunikasi kedua partai politik (parpol) ini dilakukan setelah muncul isu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia pun mengeklaim tak ada keretakan antara PKB-Gerindra.

Meskipun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat kaget atas kemunculan isu tersebut.

“Makanya Cak Imin juga kaget ada isu begitu. Itulan reaksi, respon Cak Imin. Gimana kalau ada itu, tentu tidak dikehendaki kita,” kata Huda.

Huda mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pembicaraan soal pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi ini.

Baca juga: Soal Koalisi dengan Gerindra, PKB: Selama Patuhi Kesepakatan, Akan Tetap Jalan

Sesuai nota kesepakatan, keputusan itu berada di tangan Muhaimin dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Akan tetapi, negosiasi keduanya masih terus berjalan, karens sama-sama diusung sebagai capres oleh partai politiknya masing-masing.

“Ini kan yang terus diulang oleh Cak Imin, bahwa kedua-duanya punya mandat sebagai capres, (maka) harus ada yang mengalah siapa yang menjadi cawapres,” paparnya.

Setelah kemunculan isu Prabowo-Ganjar, PKB tengah memikirkan kembali kapan tenggat waktu pendeklarasian capres-cawapres.

Sebab, selama ini, kedua parpol tak saling mengunci dengan memberikan batas waktu pendeklarasian.

“Kita belum sama-sama membikin deadline, mungkin setelah melihat dinamika eksternalnya kelihatannya memang perlu membuat itu, kapan (waktu deklarasi),” katanya.

Diketahui soliditas koalisi PKB-Gerindra diduga tengah terganggu usai munculnya isu Prabowo bakal memilih Ganjar untuk menjajaki kontestasi elektoral mendatang.

Muhaimin pun bereaksi, ia menegaskan jika wacana itu terealisasi maka PKB bakal membangun poros koalisi baru.

“Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet)," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Jazilul Fawaid: PKB Tak Punya Bayangan Cerai dengan Gerindra

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan Prabowo dan Muhaimin sama-sama punya hak veto untuk menentukan figur capres-cawapres.

Namun demikian, keduanya belum berdialog untuk membahas keputusan tersebut.

Menurut Muzani koalisi bakal mendeklarasikan capres-cawapresnya di akhir 2022 atau awal tahun 2023.

“Saya kira antara akhir atau awal tahun. Itu saya kira batas yang baik," ucap Wakil Ketua MPR tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Nasional
Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Nasional
Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Nasional
Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.