Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2022, 14:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak menilai usulan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dari pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkesan dipaksakan.

Dia juga menilai memasukkan revisi UU IKN ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dinilai bakal mempengaruhi perencanaan.

"Usulan revisi UU ini dipaksakan. Daftar Prolegnas tahun 2019-2024 sudah ditetapkan sehingga memasukkannya dalam Prolegnas tahun 2023 akan mengacaukan perencanaan Prolegnas. Apalagi dengan memasukkannya dalam prolegnas prioritas," kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: UU IKN Baru Disahkan Awal Tahun, Presiden Jokowi Usulkan Revisi

Anwar khawatir jika revisi UU IKN tetap mau dilaksanakan maka produk yang dihasilkan dianggap justru bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Sekarang kalau dipaksakan bisa jadi konsekuensinya akan lahir lagi undang-undang yang tidak matang dan mungkin hanya penuh dengan kepentingan. Setelahnya akan ada lagi desakan untuk revisi," ujar Anwar.

Anwar menilai usulan revisi UU IKN itu memperlihatkan para elite politik seolah mempermainkan kewenangan dalam menjalankan negara.

Sebab menurut dia, penerapan UU IKN berdampak sangat luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga seharusnya disiapkan secara matang.

Baca juga: Jokowi Minta Revisi UU IKN, Menkumham: Untuk Percepatan Pembangunan dan Pemindahan

"Undang-undang itu menyangkut hidupnya negara dan seluruh masyarakat, bukan hanya soal gedung-gedung kantor pemerintahan dan segelintir orang yang akan mengisi kantor negara di ibu kota baru," ucap Anwar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Yasonna mengatakan, Presiden Jokowi meminta UU itu direvisi untuk mempercepat pembangunan dan proses transisi ke ibu kota baru tersebut.

“Hal ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan terjadinya dinamika perkembangan, dan arahan dari Presiden,” kata Yasonna dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Nasdem Abstain, PKS-Demokrat Menolak

“Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk percepatan proses persiapan pembangunan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah IKN,” ujarnya lagi.

Nantinya, menurut Yasonna, materi revisi banyak mengatur tentang penguatan otorita IKN.

Berbagai ketentuan yang hendak ditambah adalah pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan.

Kemudian, pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, dan ketentuan hak atas tanah yang progresif.

Baca juga: Daftar Rombongan Pertama yang Bakal Pindah ke IKN Nusantara pada 2024

“Dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN,” kata Yasonna.

Terkait hal itu, Baleg DPR RI menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Keputusan itu diambil setelah enam fraksi menyetujui dan hanya dua fraksi yang menolak.

Keenam fraksi yang setuju adalah Fraksi PDI-P, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

“Yang menerima adalah partai pendukung pemerintah, semuanya,” ujar Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat pleno bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Menpan RB: Kalau IKN Jadi Tempat yang Nyaman, Orang Pasti Pindah ke Sana

Sedangkan yang menolak adalah PKS dan Demokrat. Nasdem sebagai anggota koalisi memilih abstain.

Berdasarkan keputusan itu, saat ini terdapat 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Kemenkumham pada 20 September 2022, hanya ada 38 RUU yang disepakati jadi bagian dari Prolegnas Prioritas tahun depan.

Tiga usulan RUU baru yang masuk adalah RUU IKN, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, serta RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

(Penulis : Tatang Guritno | Editor : Novianti Setuningsih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.