Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2022, 14:10 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 400.000 tenaga kesehatan honorer tidak kebagian jatah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan tahun 2022.

Sebab, formasi PPPK tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada tahun 2022 hanya 88.370 orang.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan honorer secara keseluruhan yang tercantum dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDMK) mencapai 484.052 orang.

"Bagaimana yang 400.000 ini, inilah yang sedang dibahas oleh Mempan-RB, Kemenkeu dan Kemendagri," kata Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Ada 2,3 Juta Tenaga Honorer, Pemerintah Pertimbangkan 3 Opsi Penataannya

Arianti merinci, 484.052 nakes yang terkumpul dalam SI SDMK terdiri dari 457.517 nakes di pemda, 23.917 nakes di kementerian/lembaga (K/L), 1.400 nakes pasca-penugasan aktif, dan 1.200 nakes yang diusulkan untuk kebutuhan.

Sementara itu, formasi PPPK nakes tahun 2022 yang dibutuhkan oleh pemda hanya 80.049, dan oleh K/L 8.321 orang, sehingga total yang ditetapkan adalah sebanyak 88.370 nakes.

"Artinya (hanya) 31 persen usulan Pemda dapat dipenuhi melalui formasi PPPK tahun 2022," ucap dia.

Banyaknya nakes dan jumlah formasi yang terbatas dialami oleh rata-rata daerah.

Di Jawa Timur contohnya, data honorer Pemda Jatim mencapai 44.637 tenaga kesehatan. Sementara itu, formasi yang dibuka baru 9.463.

Baca juga: Hari Ini, Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Kesehatan Diumumkan

Melihat perbandingan jumlah nakes dengan formasi secara nasional, Arianti menyebut, satu formasi akan diperebutkan oleh 6 nakes honorer.

"Dari total 484.052 tadi, dibanding (kebutuhan formasi) 88.370 itu 1:6. Jadi satu formasi akan diperebutkan 6 peserta," ujar Arianti.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, perekrutan PPPK nakes tahun 2022 sudah sampai pada tahap pengumuman seleksi administrasi tanggal 24-25 November 2022.

Jadwal pengumuman seleksi administrasi mengikuti penyesuaian jadwal seleksi PPPK yang ditutup pada tanggal 22 November dari semula tanggal 18 November.

Perubahan jadwal dilakukan lantaran masih banyak tenaga kesehatan honorer di daerah yang belum masuk dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDMK).

Baca juga: Membangun Asa Tenaga Honorer Kesehatan

Adapun jadwal tahapan seleksi PPPK sudah diatur dalam surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 38310/B-KS.04.01/SD/K/2022 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

"Dan selanjutnya ada tanggal-tanggalnya. Tentunya semua seleksi akan dilakukan oleh Menpan-RB. Jadi Kemenkes tugasnya mengumpulkan nakes honorer yang masih ada, untuk dilaporkan ke Menpan RB," ujar dia.

Pasca-pengumuman seleksi administrasi, masa sanggah yang bisa dimanfaatkan nakes dilakukan pada 25-27 November 2022. Lalu, pengumuman hasil sanggah pada tanggal 25-28 November 2022 secara paralel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Nasional
PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

Nasional
Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.