Aktivisi Sebut Pasal Bermasalah Masih Ada di RKUHP Bisa Dipakai Bungkam Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 18 LBH kantor kembali mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap anti-demokrasi serta berpotensi diskriminatif dan menindas.

"Pasal-pasal itu menjadi contoh konkret ancaman yang dapat digunakan untuk menghantam suara-suara kritis rakyat terhadap penyelenggaraan negara yang ditujukan kepada penguasa," kata pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen, dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: RKUHP Ingin Disempurnakan, Gerindra: Mayoritas Fraksi Usul Pasal Penghinaan ke DPR-Polri Dihapus

Teo juga mendesak supaya pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP hingga tidak ada lagi pasal-pasal bermasalah di dalamnya.

Menurut Teo, dalam draf RKUHP termutakhir pada 9 November 2022, sejumlah pasal yang menjadi sorotan dan dinilai berpotensi mengkriminalisasi masyarakat.

Pasal-pasal yang menjadi sorotan itu adalah soal ancaman pidana terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 sampai Pasal 220), pasal penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 349 sampai Pasal 351), pasal mengenai pencemaran nama baik, hingga pasal ancaman pidana kepada penyelenggaraan aksi demonstrasi yang tidak didahului dengan pemberitahuan (Pasal 256).

"YLBHI dan 18 LBH Kantor mendesak kepada Presiden dan DPR RI untuk menghapus pasal-pasal anti-demokrasi dalam RKUHP," ujar Teo.

Baca juga: Bahas RKUHP dengan Kemenkumham, Komisi III Batal Rapat dengan Kapolri

Hari ini Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej membahas penyempurnaan RKUHP.

Adapun dalam pembahasan dengan Kemenkumham hari ini, anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, mayoritas fraksi akan mengusulkan agar Pasal 347 dan Pasal 348 RKUHP yang mengatur tentang penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga negara dihapus.

Habiburokhman mengklaim akan ada perubahan signifikan dalam RKUHP.

"Setelah pihak pemerintah melakukan banyak perbaikan yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di antaranya Dewan Pers, hari ini kemungkinan besar akan ada lagi perbaikan signifikan," kata Habiburokhman.

Baca juga: DIM Bakal Dibahas dalam Rapat RKUHP, Anggota DPR: Mudah-mudahan Publik Teryakinkan

"Yang paling menonjol adalah usulan penghapusan Pasal 347 dan 348 yang mengatur soal penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga negara seperti DPR dan Polri," sambungnya.

Dia mengatakan, jika mengacu pada komunikasi lintas fraksi, kedua pasal tersebut sangat mungkin dihapus karena begitu besarnya atensi masyarakat.

Selanjutnya, Habiburokhman mengklaim juga akan mengusulkan perubahan pada hukuman di Pasal 100.

Habiburokhman menyebut, jika usulannya terealisasi, maka dipastikan bahwa pidana mati benar-benar menjadi pidana alternatif terakhir.

Baca juga: Pimpinan DPR: Tak Perlu Lama-lama Lakukan Sosialisasi RKUHP ke Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan usulan tersebut berdasarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang hadir dalam acara sosialisasi RKUHP beberapa waktu lalu.

"Kami berharap pembahasan RKUHP tidak bertele-tele lagi dan bisa segera disahkan. Meskipun sudah banyak sekali aspirasi masyarakat yang ditampung dalam penyusunan RKUHP ini, tetap tidak mungkin RKUHP sempurna untuk semua orang. Sebab aspirasi masyarakat sering kali bertentangan ekstrem satu sama lain," imbuh Habiburokhman.

Pemerintah menargetkan RKUHP yang pembahasannya sudah dilakukan selama bertahun-tahun bisa selesai pada tahun ini.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Dani Prabowo)