Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Yakin Pernyataan Jokowi soal Politik Identitas Bukan Mengarah ke Anies

Kompas.com - 23/11/2022, 22:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) agar menghindari politik identitas, tidak ditujukan kepada Anies Baswedan.

Jazilul justru balik bertanya jika pernyataan itu dimaksudkan untuk Anies. Sebab, ia mengaku tidak menemukan letak politik identitas dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Jazilul berpandangan, Anies Baswedan tidak pernah menggunakan politik identitas di setiap karir politiknya. Termasuk, sebelum menjadi pejabat negara.

"Lihat saja ketika dia jadi gubernur, atau aktivis, enggak ada itu semua," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Capres-Cawapres: Lakukan Politik Gagasan, Jangan Bawa SARA!

Oleh karena itu, Jazilul berpendapat bahwa isu politik identitas memang sengaja dilekatkan pada Anies untuk maksud tertentu.

"Menurut saya, sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies," kata anggota Komisi III DPR itu.

Berkaca dari hal tersebut, Jazilul melihat pernyataan Jokowi soal politik identitas tidak ditujukan kepada bakal capres tertentu.

"Karena, itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita kan ingin Pemilu ini jadi ajang riang gembira, tidak ada politik identitas, sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain. Termasuk, ras dan hukum dan macan-macam," ujarnya.

Baca juga: Jokowi ke Capres-Cawapres: Jaga Situasi Politik Tetap Adem, Jangan Panas

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar para capres-cawapres tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi menegaskan bahwa politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sehingga, politisasi agama hingga SARA sebaiknya dihindari.

"Hindari ini. Lakukan politik gagasan, politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional HIPMI 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (21/11/2022).

"Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," katanya lagi.

Jokowi meminta agar perdebatan yang kelak dilakukan capres dan cawapres merupakan perdebatan ide dan gagasan dalam membangun bangsa, bukan perdebatan yang justru membuat situasi politik panas.

"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," kata Jokowi.

Baca juga: Mardiono Sebut 14 DPW PPP Dukung Ganjar Jadi Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com