Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Sebut Yudo Margono Paling Layak Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 23/11/2022, 19:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Rudianto Tjen berharap, posisi Panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa diisi dari matra Angkatan Laut (AL).

Sebab, ia menilai sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono layak menduduki posisi tersebut.

"Saya pikir beliau (Yudo) sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI," kata Rudianto ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Politikus PDI-P itu kemudian mengungkapkan alasannya menyebut Yudo Margono layak menjadi Panglima TNI.

Baca juga: Pimpinan DPR Berharap dalam 3 Hari Jokowi Kirimkan Surpres Pergantian Panglima TNI

Menurutnya, meskipun terlihat santai, Yudo Margono memiliki ketegasan dalam bersikap.

"Beliau kan kalem, tegas, sistematis kerjanya dan saya pikir beliau paling layak lah," ujar Rudianto.

Untuk itu, ia meyakini posisi Panglima TNI setelah Andika Perkasa akan diisi oleh Yudo Margono.

Apalagi, jika dilihat pola atau sistem pergantian Panglima TNI, maka akan sesuai dengan giliran setiap matra.

Baca juga: Sederet Pekerjaan yang Sudah Menanti Calon Panglima TNI

Sebagai informasi, sebelum Andika Perkasa yang berasal matra Angkatan Darat (AD), posisi Panglima TNI dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara (AU).

"Ya mungkin, itu angkatan kan udah nih darat, masa darat lagi? Kalau bisa kan laut. Memang harusnya kan laut. Terus, kalau memang sesuai dengan itu lagi ya mungkin udara, baru darat lagi seperti itu," kata Wakil Bendahara Umum PDI-P ini.

Diketahui, hingga kini Surat Presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI belum dikirimkan ke DPR.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan surpres pergantian Panglima TNI.

Menurut Ali Moachtar Ngabalin, hanya tinggal menunggu waktu surpres itu dikirimkan ke DPR.

"Surpres pergantian Panglima TNI sudah ada, hanya tinggal waktu saja (dikeluarkan)," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Panglima TNI Selanjutnya Mesti Jaga Netralitas Menjelang Tahun Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com