Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Pemekaran Wilayah Masih Dimoratorium, Kecuali di Papua

Kompas.com - 23/11/2022, 18:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran wilayah meski sudah menerima banyak usul daerah otonomi baru (DOB) dari berbagai daerah.

"Untuk daerah otonomi baru, ini masih moratorium, jadi masih moratorium. Yang minta itu bukan hanya di Kalbar, di banyak daerah ratusan di kabupaten kota itu banyak yang minta," kata Ma'ruf Amon dalam keterangan pers, Rabu (23/11/2022).

Ma'ruf Amin mengungkapkan, moratorium masih berlaku karena pemerintah tengah mengevaluasi daerah-daerah hasil pemekaran yang pendapatan aslinya belum mendukung pemerintahan di daerah itu.

Baca juga: Indonesia Kini Miliki 38 Provinsi, Ini Profil Provinsi Papua Barat Daya

Ma'ruf Amin juga mengakui bahwa pemekaran wilayah belum bisa dilakukan karena pemerintah pusat menghadapi kendala ekonomi.

"Saya kira kita semua masih dalam situasi pandemi, kemudian sekarang menghadapi krisis global, ini masih kita melakukan penataan-penataan," ujarnya.

Sementara itu, Ma'ruf Amin menekankan bahwa moratorium dikecualikan untuk pemekaran wilayah di Papua.

Baca juga: Tinjau DOB, Wapres Maruf Akan Kunjungi Papua Selama Sepekan

Seperti diketahui, pulau Papua kini terbagi atas enam provinsi hasil pemekaran dari dua provinsi yang sudah lebih dahulu berdiri.

Ma'ruf Amin mengatakan, pemekaran wilayah di bumi cendrawasih itu mesti dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan kesejahteraan di Papua.

"Papua itu menjadi sangat penting karena terlalu luas dan bagaimana mempercepat kesejahteraan, bagaimana mengendalikan keamanan di Papua, itu sangat banyak faktornya sehingga untuk papua dikecualikan," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Mendagri Sebut 6 Provinsi Belum Selesaikan Batas Daerah, Termasuk 3 DOB Papua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com