Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Selanjutnya Mesti Jaga Netralitas Menjelang Tahun Politik

Kompas.com - 23/11/2022, 17:06 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra berharap calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa tetap bisa memastikan lembaga dan anak buahnya netral menjelang tahun politik.

"Dalam menghadapi tahun politik, tentunya Mabes TNI akan mengandalkan TNI AD dalam tugas perbantuan. Namun, Panglima akan dituntut untuk bisa menempatkan posisi TNI secara netral dan profesional," kata Rizal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Menurut Rizal, Panglima TNI mendatang harus memprioritaskan sinergi dengan Polri dalam tugas perbantuan pengamanan serta netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Mensesneg: Surpres Panglima TNI Dikirim ke DPR Hari ini

Di sisi lain, Rizal meyakini Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono kemungkinan besar bakal menduduki posisi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Akan tetapi, masa jabatan Yudo juga bakal singkat karena dia juga akan pensiun pada 2023 mendatang.

"Walaupun mungkin tidak terlalu lama dalam menjabat karena faktor usia pensiun, namun kerja sama pertahanan dan modernisasi alutsista akan menjadi agenda prioritas," ujar Rizal.

Secara terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai Panglima TNI selanjutnya harus melakukan konsolidasi guna menjaga kondisi internal menjelang tahun politik.

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan Pergantian Panglima TNI Jangan Didominasi Satu Matra

"Tahun 2023 memang tahun politik. Karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting," kata Anton, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Menurut Anton, sudah seharusnya pemerintah tidak menarik ataupun ikut menugaskan TNI buat mengamankan Pemilu 2024.

Sebab menurut dia, tugas pengamanan Pemilu cukup diserahkan kepada polisi dan intelijen.

"Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI," ucap Anton.

Baca juga: Ketua Komisi I: Fit And Proper Test Panglima TNI Bisa Digelar Pekan Depan

"TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar," ujar Anton.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Surpres Pergantian Panglima TNI Cepat Diproses Setelah Diterima

Halaman:


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com