Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2022, 16:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan bertanya kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait penerapan restorative justice pada tindak pidana narkotika.

Menurut dia, keadilan restoratif itu tepat diterapkan untuk kasus narkotika mengingat banyaknya pengguna narkoba yang harus mendekam di penjara.

“Ini menarik karena gagasan ke belakang adalah bagaimana sumber daya kejaksaan masuk ke pemahaman narkotika," kata Hinca dalam rapat kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

“Karena angka (anggaran) luar biasa besarnya untuk menangani kasus ini. Sampai akhirnya di lapas over crowded, itu menghabiskan anggaran negara sekitar Rp 1 triliun,” ujar dia.

Baca juga: Polda dan Polres Diminta Perketat Pengamanan Gudang Penyimpanan Barang Bukti Narkoba

Ia berpendapat, restorative justice mesti dioptimalkan pada kasus narkoba, khususnya pada tersangka yang hanya menjadi pengguna.

Hinca menilai, pengiritan anggaran negara bisa dilakukan jika keadilan restoratif diterapkan pada pengguna narkoba.

“Khusus narkotika anggaran kita kalau per anggaran Rp 10 juta untuk satu kasus. Tapi kemudian menghasilkan jumlah orang di penjara karena pengguna narkoba itu sampai puluhan ribu, yang menghabiskan anggaran besar sekali,” ujar dia.

Ia kemudian meminta Burhanuddin memberikan perhatian lebih pada kasus tersebut.

Sebab, menurut dia, pengguna narkoba merupakan korban yang mestinya disembuhkan, bukan dikurung dalam penjara.

“Karena pengguna adalah korban, korban adalah orang sakit, orang sakit diobati, bukan dipenjara,” ujar Hinca.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Ada 2.000 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice

Menanggapi pertanyaan tersebut, Burhanuddin menegaskan, restorative justice untuk tindak pidana narkotika diberlakukan bagi pengguna.

Ia sepakat bahwa pengguna adalah korban dari peredaran obat terlarang itu.

Restorative justice narkoba memang titik beratnya pada korban, saya tidak menghendaki ada korban lagi masuk lembaga pemasyarakatan,” kata dia.

“Korban tempatnya adalah tempat rehab. Maka kami sudah mendirikan 73 tempat rehab,” ujar Burhanuddin.

Baca juga: Kepala BPOM Bertemu Jaksa Agung: Bahas Kasus Gagal Ginjal hingga RUU POM

 

Adapun Burhanudin mengeklaim telah menyelesaikan sekitar 2.000 kasus melalui restorative justice sejak tahun 2020.

Ia ingin menunjukan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke atas.

“Saya melihat ada ketimpangan khusus untuk orang-orang yang harusnya tidak masuk penjara, ini masuk penjara,” ucap dia, ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (19/11/2022).

Adapun restorative justice di lingkungan Kejagung mulai diterapkan setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana mengungkapkan, restorative justice juga diterapkan pada tindak pidana narkotika.

Pedomannya diatur melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, turunan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Nasional
Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Pembuat Narkoba Jenis Ekstasi di Jakarta Pusat

Nasional
Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Bakal Bertemu PKS, Airlangga Sebut Tak Bicarakan Koalisi Perubahan

Nasional
Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut

Nasional
Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Erick Thohir Yakin di Bawah Komando Gus Yahya PBNU Terus Dukung Jokowi Wujudkan Persatuan

Nasional
Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Nduga, GPS Dibawa KKB ke Hutan

Nasional
Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Sebut Anies Sahabat, Sandiaga Enggan Bahas Lagi soal Utang Rp 50 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.