Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharap Bijak Ajukan Pengganti Jenderal Andika demi Soliditas TNI

Kompas.com - 23/11/2022, 14:41 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap bijak dan mengutamakan prinsip rotasi dalam memilih calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang bakal pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

"Proses pergantian berdasarkan rotasi ini untuk memperkuat soliditas di dalam tubuh TNI dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan antarangkatan yang dapat melemahkan profesionalisme TNI secara organisasi," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan Pergantian Panglima TNI Jangan Didominasi Satu Matra

Pergantian Panglima, kata Al Araf, meruapakan bagian penting dari proses regenerasi dan reorganisasi di dalam tubuh TNI.

Dia melanjutkan, proses pergantian itu sudah seharusnya segera dilakukan oleh Presiden Jokowi karena waktu yang terbatas.

Sebab selain Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada akhir Desember, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memasuki masa reses di pertengahan bulan yang sama.

Menurut Al Araf, pergantian Panglima TNI harus berdasarkan hukum dan undang-undang.

Baca juga: Mensesneg: Surpres Panglima TNI Dikirim ke DPR Hari ini

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34/2004, Al Araf mengatakan proses pergantian Panglima TNI disyaratkan mempertimbangkan aspek rotasi.

Maka dari itu, Presiden Jokowi diharapkan memberikan kesempatan kepada para calon yang memenuhi dari seluruh matra buat diajukan menjadi Panglima TNI buat menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Sejak Presiden Jokowi memerintah mulai 2014, sampai saat ini tinggal TNI AL yang belum menduduki posisi Panglima TNI.

Maka dari itu, kata Al Araf, peluang Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk diusulkan Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa semakin lebar.

"Meski pergantian Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden, namun sangat penting untuk Presiden menggunakan haknya itu dengan bijak dan mendengarkan masukan publk dalam rangka mewujudkan TNI yang profesional," ujar Al Araf.

Baca juga: Profil 3 Calon Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa, Siapa Pilihan Jokowi?

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.

Menurutnya, pengiriman ini mempertimbangkan masa reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Surpres penggantian panglima TNI itu kita kan reses dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR, kita sudah menghitung. Pada hari ini kita akan dikirim kepada DPR surpres-nya. Jamnya belum," jelas Pratikno di Istana Negara pada Rabu pagi.

Saat ditanya siapa nama calon Panglima TNI yang sudah direkomendasikan oleh Presiden Jokowi, Pratikno enggan menjawab.

Baca juga: Ngabalin Sebut Jokowi Sudah Siapkan Surpres Pergantian Panglima TNI

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com