Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2022, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal pragmatis dalam mengambil keputusan soal koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Jika Gerindra dihadapkan dengan dua pilihan, berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau PDI Perjuangan, Prabowo diprediksi akan memilih partai banteng.

"Jika pilihannya PKB dan PDI-P, kalkulasi pragmatis Prabowo tentu akan memilih PDI-P," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Perjodohan Prabowo-Ganjar dan Ancaman Cak Imin, Sinyal Pecah Kongsi Gerindra-PKB?

Ketimbang PKB, kata Umam, struktur kepartaian PDI-P lebih kuat. Selain itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut juga memegang tampuk kekuasaan tertinggi saat ini.

Namun, Umam menduga, Prabowo tak ingin begitu saja bubar kongsi dengan PKB. Sebabnya, jika PKB lepas dari koalisi, dukungan basis pemilih Islam terhadap Prabowo kemungkinan bakal menurun tajam.

Pertama, ini karena kelompok Islam konservatif sudah terlanjur kecewa dengan pilihan Gerindra bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bersamaan dengan itu, basis pemilih Nahdliyin selaku representasi kelompok Islam moderat tak mampu dimobilisisasi karena Prabowo tidak menggandeng PKB yang notabene dekat dengan kelompok tersebut.

Baca juga: Pengamat: Jika Prabowo Tak Jadi Gandeng Cak Imin, Dukungan dari Basis Pemilih Islam Akan Defisit

Jikapun Gerindra bekerja sama dengan PDI-P, segala cara akan dilakukan untuk membuat PKB bertahan dalam koalisi.

"Berbagai langkah bisa dijadikan alternatifnya, mulai dari kompensasi logistik, janji penambahan portofolio jatah menteri di kabinet mendatang, hingga cara-cara politik yang 'represif' untuk mendisiplinkan PKB agar tetap berada di lingkaran koalisi," ujar Umam.

Seandainya dengan cara-cara tersebut PKB tetap tidak bisa dipegang, kata Umam, Gerindra dan PDI-P akan berupaya memasukkan unsur partai Islam lainnya dalam koalisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Langkah ini untuk memastikan adanya dukungan kekuatan politik Islam dalam koalisi tersebut.

Pada pokoknya, lanjut Umam, Prabowo dan Gerindra akan mengambil langkah yang memberikan keuntungan terbesar buat mereka.

Manuver tersebut sebelumnya pernah dilakukan Gerindra ketika memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi meski mengecewakan jutaan pendukung setia partai berlambang kepala garuda itu.

Umam mengatakan, fokus target operasi politik Gerindra kini ialah memenangi Pilpres 2024. Sebab, Prabowo sudah tiga kali ikut pemilu, tetapi belum pernah berujung kemenangan.

"Sehingga, Prabowo akan berhitung taktis dan stategis untuk menemukan formula koalisi dan pasangan cawapres yang paling optimal bisa memenangkan pertarungan 2024 mendatang," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, muncul isu Prabowo bakal berduet dengan kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Padahal, Gerindra telah mendeklarasikan koalisi dengan PKB pada Agustus lalu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun gusar karena isu duet Prabowo-Ganjar. Dia mengancam akan membentuk komposisi baru jika wacana itu jadi kenyataan.

"Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet)," katanya di kantor DPP PKB, Senin (21/11/2022).

Baca juga: Bambang Pacul Irit Bicara soal Isu Prabowo-Ganjar, Sebut Itu Ranah Megawati

Meski begitu, Imin tak menjelaskan lebih lanjut soal "komposisi baru" yang dia maksud. Wakil Ketua DPR RI itu juga irit bicara ketika ditanya apakah ia legawa jika tak dipilih jadi cawapres Prabowo.

Sementara itu, disinggung soal isu duet Prabowo-Ganjar, Gerindra tak menjawab tegas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, banyak tokoh yang berpotensi mendampingi Prabowo pada pemilu mendatang.

Untuk itu, pembahasan soal cawapres masih terus berjalan di internal Gerindra.

"(Tokoh-tokoh itu) tidak tertulis pada satu orang, tetapi lebih pada pembahasan yang masih terus berjalan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Etik Irjen Teddy Minahasa Dipimpin Kabaintelkam dan Wairwasum

Sidang Etik Irjen Teddy Minahasa Dipimpin Kabaintelkam dan Wairwasum

Nasional
Polri Tegaskan Laporan Penipuan Jastip Tiket Konser Coldplay di Beberapa Polda Tak Berkaitan

Polri Tegaskan Laporan Penipuan Jastip Tiket Konser Coldplay di Beberapa Polda Tak Berkaitan

Nasional
Ditjen Pas: Mario Dandy Tak Diperlakukan Khusus di Rutan, Dilarang 'Video Call'

Ditjen Pas: Mario Dandy Tak Diperlakukan Khusus di Rutan, Dilarang "Video Call"

Nasional
Riset LSI Denny JA: Sebutan 'Petugas Partai' Lemahkan Ganjar di Hadapan Prabowo

Riset LSI Denny JA: Sebutan "Petugas Partai" Lemahkan Ganjar di Hadapan Prabowo

Nasional
Denny Indrayana Sebut Informasi Putusan MK soal Proporsional Tertutup Kredibel dan Patut Dipercaya

Denny Indrayana Sebut Informasi Putusan MK soal Proporsional Tertutup Kredibel dan Patut Dipercaya

Nasional
Panglima Yudo: TNI Masih Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Timbulkan Korban Jiwa

Panglima Yudo: TNI Masih Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Timbulkan Korban Jiwa

Nasional
Jadi Tersangka, Keponakan Wamenkumham Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka, Keponakan Wamenkumham Ajukan Praperadilan

Nasional
PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Nasional
Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Nasional
Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Nasional
KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

Nasional
Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Nasional
KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com