Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2022, 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo tetap melantik Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Aswanto.

Dia mengatakan, Presiden tidak bsia mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan lembaga negara yang lain dalam hal ini adalah DPR," ujar Pratikno di Istana Negara pada Rabu (23/11/2022).

"Itu pertama. Jadi, Presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR. Dalam hal ini adalah (soal) pengusulan penggantian hakim MK," katanya.

Baca juga: Diliputi Kontroversi Saat Terpilih jadi Hakim MK, Guntur Hamzah: Mohon Doanya

Alasan kedua karena jika merujuk kepada Undang-undang MK, ada kewajiban administratif dari presiden untuk menindaklanjuti keputusan DPR tersebut ke dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Sehingga, Pratikno mengatakan, hal itu merupakan kewajiban administratif yang harus dilakukan oleh Presiden.

"Jadi atas dasar itu kemudian Presiden sudah menerbitkan Keppres Nomor 114 Tahun 2022 beberapa waktu yang lalu," ungkapnya.

"Tetapi, karena ada kesibukan Bapak Presiden yang luar biasa di ASEAN, di G20 dan juga di APEC, beliau tidak berada di Jakarta, maka baru pada hari ini dilakukan pelantikan," tambah Pratikno.

Diketahui, DPR mencopot Aswanto dari jabatannya karena menganulir produk undang-undang yang dibuat oleh DPR padahal ia merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR.

"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan begitu toh," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, 30 September 2022.

Baca juga: Ketua MK Harap Guntur Hamzah Teruskan Kiprah Aswanto

"Dasarnya Anda tidak komitmen. Enggak komit dengan kita. Ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah," imbuh politisi PDI-P tersebut.

Keputusan ini mendapatkan reaksi keras. DPR dianggap telah mengobok-ngobok MK dan melanggar aturan soal pergantian hakim konstitusi.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang MK, Aswanto semestinya masih menjabat hingga memasuki usia pensiun. Keputusan DPR memilih Guntur untuk menggantikan Aswanto juga dipersoalkan karena dilakukan mendadak dan tidak transparan.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie pun meminta Jokowi untuk tidak menindaklanjuti keputusan DPR mengganti Aswanto.

"Presiden harus tegas. Jangan tindaklanjuti karena tidak benar mekanismenya,” kata Jimly dikutip dari Kompas.id, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Formappi Nilai DPR Arogan karena Berhentikan Hakim MK Aswanto

Menurut Jimly, jika kejadian ini dibiarkan, maka akan berpotensi menjadi contoh buruk bagi lembaga pemerintahan lain di masa depan.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan presiden di masa depan juga akan melakukan hal serupa.

“Kalau langkah ini dibenarkan, DPR berhak memecat hakim konstitusi kapanpun dia mau, nanti MA (Mahkamah Agung) juga akan memecat hakim konstitusi. Presiden juga akan melakukan hal yang sama. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.