Dari Rp 2 Miliar, ACT Hanya Pakai Rp 900 Juta untuk Bangun Sekolah, Saksi Sebut Ada Penyelewengan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Polri bernama John Jefry mengungkapkan bahwa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) hanya menghabiskan dana sebesar Rp 900 juta dari total Rp 2 miliar yang seharusnya dihabiskan untuk membangun fasilitas pendidikan Muhammadiyah Secondary School di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Jefry saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi kasus penggelapan dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610 dengan terdakwa mantan pendiri sekaligus Presiden ACT Ahyudin.

Menurut Jefry, dana yang dikelola Yayasan ACT itu diberikan oleh Boeing melalui Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk ahli waris korban.

Baca juga: Sidang Eks Petinggi ACT: Ibnu Hajar dan Hariana Harmain Bacakan Eksepsi, Ahyudin Pemeriksaan Saksi

"Laporannya (yang diterima) apakah dia (ahli waris korban) itu tidak menerima semua (dana dari Boeing) atau gimana?" tanya Hakim Ketua Majelis Heriyadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).

"(Informasi yang diterima) hanya menyampaikan ada dana yang dikelola ACT atas nama ahli waris dan ada pembangunan SMP Muhammadiyah di Yogyakarta," ungkap Jefry.

"Namun, dana yang diajukan oleh ACT Rp 2 miliar hanya dihabiskan Rp 900 jutaan," ucapnya menjelaskan.

Informasi tersebut dilaporkan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti Jefry dalam laporan tipe A. 

Jefry  merupakan seorang penyidik di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Adapun laporan model A merupakan aduan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

Baca juga: Bareskrim Pastikan Pidana TPPU Penyelewengan Dana Donasi ACT Sedang Diproses Terpisah

Kemudian, hakim pun mempertanyakan apa dugaan tindak pidana yang dilaporkan Jefry dengan membuat laporan polisi tersebut.

"Yang saya laporkan mengenai penyalahgunaan dana yang tadinya untuk dana sosial. Ada perbedaan nilainya. Yang saya laporkan penyelewengan dana dari Boeing oleh ACT," terang Jefry.

"Yang di Wonosari? Kan ada selisih. Itu selisihnya lari ke mana?" lanjut hakim lagi.

"Itu kita kurang tahu," jawab Jefry.

Jefry lantas menyampaikan bahwa ada sebanyak 189 keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air yang menjadi ahli waris.

Baca juga: ACT Klaim Dapat Amanah Kelola Dana Sosial Boeing buat Ahli Waris Lion Air JT-610

DIketahui, menerima masing-masing ahli waris korban menerima bantuan sebesar 144.320 dollar Amerika Serikat (AS) atau senilai Rp 2 miliar.

Namun, berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada Juli 2022 ada dugaan penyelewengan dana sosial dari Boing yang dikola oleh Yayasan ACT.

Bahkan, menurut Jefry, ada dugaan penyelewengan pembangunan fasilitas sosial oleh Yayasan ACT tidak hanya terjadi di Wonosari tetapi juga di Pangkal Pinang.

"ACT melakukan pemotongan?" cecar hakim.

Mendengar pertanyaan itu, Jefry tidak bisa menjawab secara tegas. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah ada pemotongan dari dana sosial tersebut.

Baca juga: Poin-poin Penting Sidang Perdana 3 Petinggi ACT: Didakawa Gelapkan Ratusan Miliar hingga Kantongi Gaji Fantastis

Namun, kata dia, pihak Yayasan ACT tidak menggunakan dana sebesar Rp 2 miliar yang telah digelontorkan sebagai bantuan oleh pihak Boeing.

"Kalau mengambil keuntungan atau tidak, saya tidak mengetahui. Tapi, setiap dana sosial yang didapat Rp 2 miliar, pihak ACT enggak menghabiskan dana yang disediakan," jelas Jefry.

Dalam kasus ini, Ahyudin didakwa melakukan penggelapan dana bantuan dari Boeing untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air bersama dengan Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Khajar dan eks Senior Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain.

Atas perbuatannya, Ahyudin, Ibnu, dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.